Home / Berita Daerah / Ini Dia Wajah Kampung KKB di Sukabumi

Ini Dia Wajah Kampung KKB di Sukabumi

Gerbang masuk Kampung KKB di Desa Panumbangan, Kabupaten Sukabumi. (DOK. BKKBD KABUPATEN SUKABUMI)

Gerbang masuk Kampung KKB di Desa Panumbangan, Kabupaten Sukabumi. (DOK. BKKBD KABUPATEN SUKABUMI)

Salah satu contoh konkret keberhasilan program KKBPK di Kabupaten Sukabumi adalah hadirnya Kampung Keluarga Kecil Berkualitas alias Kampung KKB. Kampung KKB merupakan sebuah model pembangunan terpadu yang berpusat pada kependudukan.

Ada yang menarik ketika membuka dokumen perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukabumi 2010-2015. Pada Bab VII tentang Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah terdapat poin ke-29 tentang Program Keluarga Kecil yang Berkualitas. Terutama pada bagian penanggung jawab program. Di sana tertulis penanggung jawab program adalah BKKBD dan seluruh OPD. Poin ini menjadi menarik karena tidak ada program lain yang mencantumkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) sebagai penanggung jawab.

Dalam pelaksanaannya, Program Keluarga Kecil yang Berkualitas ini diwujudkan dalam bentuk model pembangunan terpadu kependudukan Kampung Keluarga Kecil Berkualitas (Kampung KKB). Model ini merupakan bentuk paling konkret pembangunan berwawasan kependudukan yang menjadikan kependudukan sebagai titik sentral pembangunan (people-centered development).

Kependudukan sebagai titik sentral pembangunan ini tertuang secara tegas dalam Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (PKPK)  maupun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Mengacu kepada UU PKPK, perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga berdasarkan prinsip kependudukan sebagai titik sentral kegiatan pembangunan dan pengintegrasian kebijakan kependudukan ke dalam pembangunan sosial budaya, ekonomi, dan lingkungan hidup.

Digagas kali pertama pada 2011 lalu, Kampung KKB memang didesain menjadi model pembangunan terpadu berwawasan kependudukan di level mikro. Karena itu, lokus Kampung KKB berada di tingkat rukun warga (RW) atau lazim disebut kampung. Dalam sebuah wawancara khusus dengan Majalah Warta Kencana, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah (BKKBD) Kabupaten Sukabumi Ade Mulyadi menjelaskan, konsep terpadu karena model ini menggulirkan kegiatan lain yang berkaitan dengan pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan lain-lain. Dalam pengelolaannya, Kampung KKB melibatkan sejumlah pemangku kepentingan lain di luar BKKBD Kabupaten Sukabumi.

Penjelasan ini sejalan dengan definisi operasional Kampung KKB sebagaimana tertuang dalam Pedoman Penggerakkan Program Kependudukan dan Keluarga Berencana Melalui Model Kampung KKB yang diterbitkan BKKBD Kabupaten Sukabumi. Di sana dijelaskan, “Kampung KKB adalah implementasi operasional pengendalian kependudukan, keluarga berencana, dan pemberdayaan perempuan dengan program-program lintas sektor terkait yang terintegrasi dan dikelola dari, oleh, dan untuk masyarakat melalui pemberdayaan serta memberikan kemudahan/akses terhadap masyarakat untuk memperoleh pelayanan, khususnya bidang kesehatan, kependukan, KB dan PP, pendidikan dan peningkatan ekonomi keluarga, serta program pembangunan sektor lainnya menuju terbentuknya keluarga kecil berkualitas.”

Integrasi juga bisa dilihat dari interkoneksi sejumlah program dan pada pihak dalam penggarapan model Kampung KKB. Kepala Sub Bidang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga dan Bina Ketahanan Keluarga BKKBD Kabupaten Sukabumi Unang Suhendi merinci apa saja yang berhubungan dengan Kampung KKB serta afiliasinya dengan lembaga lain.  Hubungan antarpihak tersebut bisa sederhanakan dalam skema di bawah ini.

Dari skema tersebut tampak adanya saling hubungan antar sasaran dan program yang digulirkan. Pelayanan kesehatan yang menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan secara khusus menggarap ibu hamil (Bumil), ibu bersalin (Bulin), dan ibu menyusui alias meneteki (Buteki). Pada saat yang sama, Dinas Kesehatan juga menggulirkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) bagi seluruh warga kampung. Di sisi lainnya, anak-anak usia 0-13 tahun yang dibagi ke dalam sub kelompok umur mandapat intervensi program Bina Keluarga Balita (BKB) hingga Bina Keluarga Remaja (BKR) maupun pendidikan anak usia dini (PAUD).

Sadar bahwa ikhtiar pembangunan kependudukan butuh keterlibatan banyak pihak, Kampung KKB mencoba berbagi peran secara lebih spesifik. Pembagian peran ini berlangsung dari mulai tingkat kabupaten hingga kader di tingkat rukun tetangga (RT). Seluruh pejabat struktural dan fungsional BKKBD Kabupaten Sukabumi bertindak sebagai tim fasilitasi. Camat sebagai penanggung jawab umum pembangunan di tingkat kecamatan dan UPTB Kecamatan, UPTD Kecamatan, dan TP PKK Kecamatan dilibatkan sebagai pembina teknis operasional. Adapun kepala desa atau lurah berperan sebagai penaggung jawab umum pembangunan di tingkat desa/kelurahan terlibat dalam kegiatan evaluasi dan pembinaan. Adapaun institusi masyarakat perdesaan (IMP) dan pengelola lini lapangan merupakan ujung tombak penggerakkan Kampung KKB.

Salah satu data monografi kependudukan di Kampung KKB Kabupaten Sukabumi. (DOK. BKKBD KABUPATEN SUKABUMI)

Salah satu data monografi kependudukan di Kampung KKB Kabupaten Sukabumi. (DOK. BKKBD KABUPATEN SUKABUMI)

Mekanisme Pembentukan

Pembentukan Kampung KKB diawali dengan rapat persiapan oleh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait di tingkat kabupaten. Hasil rapat ini ditindaklanjuti dengan workshop tingkat kabupaten. Workshop bertujuan memberikan pemahaman tentang konsep Kampung KKB, termasuk indikator di dalamnya.

Di tingkat kecamatan berlangsung lokakarya mini yang diikuti pemangku kepentingan tingkat kecamatan dan calon desa sasaran. Lokakarya ini menghasilkan desa lokasi, tim pembina, dan rencana kerja pelatihan dan pembinaan. Kemudian, hasil lokakarya ditindaklanjuti dengan pelatihan kader desa/kelurahan dengan target setiap kader mampu melaksanakan kegiatan Kampung KKB.

Lokakarya juga berlangsung di tingkat desa. Hasilnya berupa lokasi Taman Posyandu, 5-8 calon kader, rencana kerja pengelola, dan rencana kerja gerakan swadaya masyarakat. Pemahaman pola operasional ini mendapat supervisi dari tim yang dibentuk di tingkat kabupaten yang juga berperan dalam pelatihan pembina desa atau kelurahan. Setelah itu, bergulirlah Kampung KKB di tingkat RW. Hasil pendataan dan segmentasi kelompok sasaran dimantapkan dengan intervensi program dan kunjungan rumah. Mekanisme lengkap pembentukan Kampung KKB bisa dilihat pada flow chart di bawah ini.

Mengawali penetapan lokasi sasaran, kepala unit pelaksana teknis badan (UPTB) BKKBD di tingkat kecamatan dan petugas lapangan keluarga berencana (PLKB) di tingkat desa melakukan studi pendahuluan untuk mengetahui keberadaan institusi masyarakat, Koordinator PPKBD, PPKBD, Sub PPKBD maupun Poktan Bina Ketahanan Keluarga, dan UPPKS di tingkat RT.

Dari potensi di atas terlihat keadaan institusi, kelompok kerja, team operasional, maupun kelompok kegiatan yang ada di tingkat kecamatan, desa, RW, dan RT. Data tersebut menggambarkan keberadaan, ada atau tidak ada, dan keberfungsian yang ditandai oleh aktif atau tidak aktif. Dari analisis keberadaan, ketidakhadiran institusi masyarakat maupun kelembagaan dibutuhkan dalam penggarapan.

Langkah Operasional

  1. Pendataan

Implementasi Kampung KKB sangat ditentukan oleh data keluarga di setiap wilayah. Karena itu, operasionalisasi diawali dengan pendataan dan pemetaan yang dilakukan petugas lini lapangan, seperti PLKB, penyuluh keluarga berencana (PKB), tenaga penggerak desa   (TPD), dan tenaga kerja kontrak di setiap desa. Pemetaan didasarkan pada data mikro keluarga, yaitu R/I/KS dan R/I/MDK serta R/I/PUS. Data mikro tersebut dianalisis untuk menentukan sasaran, potensi, dan permasalahan yang berkaitan dengan program KKBPK di desa atau kelurahan binaan.

Data mikro keluarga menyediakan empat informasi utama, meliputi data demografi, data KB, data tahapan keluarga sejahtera, dan data anggota keluarga. Data yang sudah dianalisis dan menjadi informasi tentang KKBPK disosialisasikan kepada masyarakat, ketua RW/RT, aparat pemerintah desa/kelurahan, tokoh-tokoh masyarakat, dan lembaga swadaya masyarakat. Data ini menjadi bahan dalam penyususunan perencanaan pembangunan tingkat desa atau kelurahan.

  1. Perencanaan dan Kesepakatan

Perencanaan program KKBPK di tingkat desa atau kelurahan disusun awal tahun anggaran berdasarkan hasil analisis pendataan keluarga yang telah disosialisasikan kepada pemangku kepentingan di tingkat desa/kelurahan. Petugas lapangan menyiapkan data dan informasi tentang permasalahan dan kebutuhan program untuk diajukan dalam perencanaan pembangunan desa/kelurahan.

Forum-forum yang digunakan untuk menyusun perencanaan tersebut antara lain Musrenbangdes, PNPM, ADD. Nah, para PLKB menerjemahkan rencana tahunan ke dalam bulanan dan minggguan untuk mencapai target kinerjanya. Rencana-rencana tersebut yang kemudian disodorkan kepada pemangku kepentingan untuk mendapat dukungan dari semua pihak. Targetnya adalah menjadikan program KKBPK sebagai agenda bersama.

  1. Pelaksanaan Operasional

Operasional Kampung KKB memiliki kemiripan dengan mekanisme kerja operasional PLKB. Selain pada kegiatan pendataan, perencanaan dan komitmen, maupun pada langkah lanjutan kegiatan, seperti KIE program KKBPK dan pelayanan KB dan keluarga sejahtera (KS). Bedanya, Kampung KKB mengakomodasi program pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pelayanan kesehatan ibu dan anak (KIA), gizi keluarga, pelayanan pendidikan, dan PAUD.

Kegiatan KIE dilakukan bersama-sama dengan kader, tokoh agama dan tokoh masyarakat melalui KIE individu atau kunjungan ke rumah sasaran. Kegiatan pelayanan KB dan KS dilakukan bersama-sama dengan tenaga kesehatan di tingkat desa dalam melakukan pelayanan kontrasepsi. Kegiatan pelayanan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak erat kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan administrasi kependudukan bagi anak dan keluarga serta kasus kekerasan dalam keluarga. Kegiatan pelayanan KIA meliputi pemenuhan aspek kesehatan dasar bagi bayi dan anak di bawah usia lima tahun (Balita).

Dalam perkembangannya, kegian pelayanan berkembang sesuai dengan dinamika masyarakat di kampung yang bersangkutan dan intervensi program dari SKPD lain di luar BKKBD. Beberapa kegiatan tersebut di antaranya adalah Rumah Pangan Lestari, keaksaraan fungsional, budidaya lele, dan lain-lain.

Kepala BKKBD Kabupaten Sukabumi menjelaskan, Rumah Pangan Lestari merupakan konsep swadaya pangan yang dikembangkan Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kabupaten Sukabumi.  Melalui kegiatan ini, setiap keluarga diajak memanfaatkan pekarangan dan lahan kosong lainnya untuk ditanami tanaman pangan keluarga. Adapun budidaya lele dikembangkan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan bagi keluarga peserta KB.

Pengendalian dan Evaluasi

Menutup rangkaian kegiatan Kampung KKB adalah pengendalian dan evaluaasi. Kegiatan ini dilakukan pengelola program KKBPK lini lapangan melalui pencatatan dan pelaporan. Kegiatan ini meliputi evaluasi proses pelaksanaan kegiatan di masing-masing wilayah dan pencatatan hal-hal yang perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti.

Sampai 2014 ini, model Kampung KKB sudah dikembangkan di 120 RW yang tersebar di 110 desa dan 18 kecamatan. Sebagai model, BKKBD menargetkan setiap bisa terbentuk secara bertahap di seluruh RW di Kabupaten Sukabumi. Meski tidak menyandang predikat Kampung KKB, BKKBD menargetkan RW lain terinspirasi untuk mengembangkan kegiatan-kegiatan Kampung KKB di masing-masing RW.

Indikator Keberhasilan

Sebagai sebuah proses, indikator ketercapaian model Kampung KKB tidak semata-mata melihat hasil. Keberhasilan juga didasarkan pada masukan (input), proses, dan hasil kegiatan (output). Keberhasilan input ditandai dengan jumlah PLKB/PKB proporsional, ketersediaan dukungan operasional (anggaran) untuk program KKBPK dari APBD dan APBN maupun sumber dana lain, seperti PNPM, anggaran dana desa (ADD), program keluarga harapan (PKH), Jamkesmas atau Jamkesda, Jampersal, corporate social responsibility, dan lain-lain. Juga menyangkut ketersediaan sarana operasional, baik kontrasepsi maupun sarana pendukung lainnya.

Keberhasilan proses ditentukan berdasarkan pada: 1) Peningkatan frekuensi dan kualitas kegiatan advokasi dan KIE; 2) Peningkatan kualitas pelayanan KB dan KR; 3) Pertemuan berkala kelompok kegiatan BKB, BKR, BKL, UPPKS, pertemuan IMP, staf meeting, dan lokakarya mini; 4) Pelayanan Taman Posyandu (PAUD, Kesehatan/Posyandu dan BKB), isbat nikah dan surat nikah, akta kelahiran, KTP, bimbingan teknis bagi petugas lini lapangan dan IMP.(*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top