Home / Berita Daerah / Bos PR: Media Perlu Kawal Wacana Kependudukan

Bos PR: Media Perlu Kawal Wacana Kependudukan

Kepala Perencanaan dan Pengembangan Media Digital Pikiran Rakyat Budhiana Kartawijaya mengisi Workshop Jurnalisme Kependudukan di Kota Bandung. (NAJIP HENDRA SP/DUAANAK.COM)

Kepala Perencanaan dan Pengembangan Media Digital Pikiran Rakyat Budhiana Kartawijaya mengisi Workshop Jurnalisme Kependudukan di Kota Bandung. (NAJIP HENDRA SP/DUAANAK.COM)

BANDUNG – DUAANAK.COM

Media massa perlu meyakinkan pejabat-pejabat di daerah bahwa masalah kependudukan adalah masalah bersama. Peran media menjadi penting mengingat dalam 10 tahun ke depan Indonesia akan memasuki periode bonus demografi yang membutuhkan sumber daya manusia produktif dan berkualitas. Tanpa memaksimalkan potensi periode bonus tersebut, Indonesia terancam tersungkur menjadi negara kelas dua yang tertinggal dari peradaban manusia.

Wartawan senior Budhiana Kartawijaya mengungkapkan hal itu saat menjadi pembicara Workshop Jurnalisme Kependudukan bagi Pers Mahasiswa se-Bandung Raya yang diselenggarakan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Kota Bandung dan Ikatan Penulis Keluarga Berencana (IPKB) Jawa Barat di Hotel Grand Serela, Rabu 14 Mei 2014. Mantan Pemimpin Redaksi Pikiran Rakyat yang kini memimpin perencanaan dan pengembangan media digital di perusahaan yang sama tersebut menambahkan, media harus ambil bagian dalam konsolidasi demokrasi yang kini tengah berlangsung di Indonesia.

“Selama periode bonus demografi 2020-2030, Indonesia diperkirakan akan memiliki penduduk usia produktif sekitar 180 juta. Mereka akan menanggung sekitar 85 juta penduduk nonusia produktif. Rasio ketergantungannya hanya sekitar 44 persen. Ini dependency ratio terendah Indonesia hanya harus dimanfaatkan dengan baik. Jangan sampai kecolongan,” kata Budhiana.

Alumni Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Padjadjaran (Unpad) yang sempat mengenyam pendidikan di London ini menjelaskan, bonus demografi merupakan bonus yang dinikmati suatu negara sebagai akibat dari besarnya proporsi penduduk produktif (rentang usia 15-64 tahun) dalam evolusi kependudukan yang dialaminya. Setiap negara hanya hanya memiliki sekali kesempatan menikmmati bonus demografi.

Dia lantas mencontohkan Jepang sebagai salah satu negara yang berhasil memanfaatkan periode bonus demografi pada dekade 1950-an. Saat itu, Jepang memiliki 59 persen penduduk usia produktif yang kemudian dimanfaatkan dengan cara meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. Hasilnya, Jepang melesat menjadi negara dengan kekuatan ekonomi terbesar ketiga di dunia setelah Amerika Serikat dan Uni Soviet.

“Contoh lainnya adalah Korea Selatan sekarang. Kita lihat sekarang produk Korea (Selatan) mendominasi sektor industri telekomunikasi dan kebutuhan rumah tangga. Nah, Indonesia saat ini memiliki kesamaan struktur usia penduduk dengan Jepang pada 1950-an dan Korea sekarang. Apa yang perlu kita lakukan agar mampu tumbuh lebih cepat dari Jepang?” Budhiana memancing pertanyaan.

Salah sati jawabannya, sambung Budhiana, adalah menjadikan pembangunan yang berorientasi pada kependudukan. Para kepala daerah harus menjadikan kependudukan sebagai acuan pembangunan. Mereka harus menyadari potensi besar penduduk Indonesia yang kemudian menjadi modal pembangunan. Nah, media massa perlu ambil bagian dalam mengawal wacana kependudukan tersebut.

Budhiana Kartawijaya menjelaskan bonus demografi. (NAJIP HENDRA SP/DUAANAK.COM)

Budhiana Kartawijaya menjelaskan bonus demografi. (NAJIP HENDRA SP/DUAANAK.COM)

Menurutnya, dilihat dari persentase productive age, Indonesia berpeluang lebih besar untuk menjadi negara maju dibandingkan Jepang pada tahun 1950. Ada 66 persen penduduk yang berusia 15-64 tahun. Akhyari dari Good News from Indonesia memprediksi persentase ini akan terus meningkat hingga mencapai 70 persen pada tahun 2016.

“Mampukah menyediakan lapangan pekerjaan untuk menampung 70 persen penduduk usia kerja tahun 2020-2030? Kalau pun lapangan pekerjaan tersedia, mampukah sumber daya manusia yang melimpah ini bersaing di dunia kerja dan pasar internasional? Apakah pemimpin di daerah menyadari soal ini? Di sinilah peran media dibutuhkan untuk mendorong kepala daerah menyadari pentingnya masalah kependudukan. Kependudukan merupakan masalah bersama,” tandas Budhiana.

Di sisi lain, Budhiana menjelaskan, mahasiswa sekarang adalah buah yang sedang tumbuh di dahan pohon Indonesia. Dia harus dipupuk agar menjadi buah yang matang dan berkualitas, sehingga mampu membawa Indonesia menjadi negara besar pada 2030 dan seterusnya. Sementara pers mahasiswa perlu aktif mengembangkan wacana-wacana demografis melalui media kampus.

Salah satunya mencermati fenomena demografi global dan implikasinya pada lingkungan sekitar kampus. Kemudian, berupaya menanamkan sikap keberpihakan pada pembangunan manusia, bukan hanya pertumbuhan ekonomi. “Media mahasiswa jangan terbawa wacana media mainstream. Pers mahasiswa harus mengembangkan isu lokal yang berdampak langsung terhadap mahasiswa,” pesan Budhiana.(NJP)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top