Home / Berita Daerah / Biar PLKB Tak Hanya Jago Kandang

Biar PLKB Tak Hanya Jago Kandang

BKKBD Kabupaten Sukabumi Garap Khusus 14 Desa dalam Sepekan

Seorang PLKB menjelaskan data kependudukan di Desa Sukasirna, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi. (NAJIP HENDRA SP/DUAANAK.COM)

Seorang PLKB menjelaskan data kependudukan di Desa Sukasirna, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi. (NAJIP HENDRA SP/DUAANAK.COM)

Menjadi rujukan nasional dalam transformasi kelembagaan tak lantas membuat BKKBD Kabupaten Sukabumi jumawa. Satu-satunya BKKBD di Jawa Barat ini terus berupaya memacu kinerjanya. Kali ini melalui penggarapan khusus di tujuh zona pembangunan di kabupaten terluas se-Jawa dan Bali tersebut.

“Istilah saya jangan hanya jago kandang,” ujar Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah (BKKBD) Kabupaten Sukabumi saat ditanya alasan dilakukannya penggarapan khusus dengan menggunakan metode refreshing-crossing di Kantor Desa Sukasirna, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi pada 12 Desember 2013 lalu. “Jangan sampai seperti Persib. Menangnya di kandang,” imbuh Ade terkekeh.

Inisiator transformasi kelembagaan yang membidangi program kependudukan dan keluarga berencana IKKB) ini tampak semangat saat menjelaskan penggarapan khusus yang dihelat di 14 desa se-Kabupaten Sukabumi tersebut. Selain di Sukasirna, kegiatan serupa dilaksanakan di 13 desa lain di tujuh wilayah eks kewedanaan. Setiap wilayah diwakili satu kecamatan. Setiap kecamatan diwakili masing-masing dua desa. Hasil mondok-moek selama sepekan ini akan dijadikan bahan analisis untuk melaksanakan kegiatan serupa di seluruh kecamatan pada 2014 mendatang.

“Sederhananya kami ingin melihat lebih dekat pelaksanaan pembangunan KKB di masyarakat. Para PLKB dan TPD ikut menginap di rumah-rumah warga. Ada yang menginap di rumah Pak RT, Pak RW, Pak Kades, ada juga yang di rumah tokoh masyarakat. Bahkan, ada juga yang menginap di rumah ibu hamil. Tujuannya, pengelola program KB di lini lapangan ini bisa melihat dan mempelajari secara utuh bagaimana program KB berjalan di masyarakat,” papar Ade.

Para petugas tadi, terang Ade, berasal dari wilayah atau kecamatan lain yang berbeda dengan daerah sasaran. Dia mencontohkan, para petugas yang melakukan penggarapan khusus di Desa Sukasirna yang nota bene berada di wilayah II berasal dari mereka yang sehari-hari bertugas di wilayah III. Sementara petugas dari wilayah II melakukan penggarapan serupa di wilayah V. Refreshing dan crossing ini sengaja dipilih agar proses mekanisme operasional pelayanan KB berlangsung alami tanpa ada kecanggungan antara masyarakat dan petugas. Data yang dihasilkan juga benar-benar objektif.

Model Holistik Pembangunan

Apa yang dilakukan selama sepekan atau tepatnya selama empat hari kerja tersebut? Pada dasarnya adalah menjalankan mekanisme operasional. Di kalangan pengelola KB lini lapangan populer dengan sebutan 10 Langkah PLKB. Bedanya, kali ini mereka diminta mengonfirmasi data yang sebelumnya telah dimiliki dari hasil mutasi data keluarga (MDK). Skema kerja ini dibagi ke dalam tiga rumpun, meliputi kondisi existing, hasil verifikasi atau pengecekan ulang, dan kesenjangan data antara antara keduanya.

Sambil menunjuk ke panel-panel data yang terpampang di aula utama Kantor Desa Sukasirna, Ade menunjukkan pemetaan kesertaan KB hingga pendidikan. Di sana terpampang indikator wania usia subur (WUS), pasangan usia subur (PUS), peserta KB aktif (PA), bukan peserta KB, ibu hamil, unmet need, dan kemandirian. Indikator ini diapit dua kolom di sisi kanan dan kiri. Sisi kini berisi kondisi faktual, sayap kanan berisi hasil pengecekkan. Sementara kolom data kesenjangan diletakkan di bagian bawah. Setiap kolom berisi dua keterangan, masing-masing jumlah dan persentase.

“Kesenjangan ini bukan berarti negative thinking menuduh adanya manipulasi data. Kolom ini disediakan selain mengantisipasi kekeliruan data, juga untuk melihat dinamika kesertaan ber-KB itu sendiri. Misalnya dari pada pada kondisi faktual di sebuah RT tercatat 70 PA. Sementara pada saat pengecekan hanya ditemukan 65 orang. Perubahan ini bisa terjadi salah satunya karena kehamilan atau penambahan usia dari subur menjadi tidak subur,” papar Ade.

Nah, tugas petugas itulah mencari tahu mengapa kesenjangan terjadi. Bila perubahan itu akibat kehamilan, maka langkah berikutnya adalah melakukan pendampingan bagi ibu hamil untuk melakukan pemeriksaan hingga persalinan. Sementara bila perubahan PA akibat drop out (DO), maka petugas harus mencari lebih jauh mengapa sampai terjadi DO. Selama rapsus ini, para petugas diminta untuk melakukan pendataan secara akurat dan menyeluruh.

Ya, menyeluruh. Tak melulu mendata peserta KB, para petugas juga melakukan pendataan administrasi kependudukan dan sipil, usia pendidikan, status pendidikan, kehamilan, kematian ibu, dan lain-lain. Dalam perspektif pembangunan kependudukan, Ade menilai semua komponen tersebut memiliki keterkaitan satu sama lain. Dia mencontohkan, tingkat pendidikan berkorelasi dengan kualitas dan pilihan kontrasepsi.

“Ada kecenderungan, mereka yang pendidikannya baik memilih kontrasepsi jangka panjang. Sebaliknya, mereka yang pendidikannya rendah cenderung memilih suntik atau pil. Bahkan tidak menggunakan alat kontrasepsi sama sekali. Ini juga berkaitan dengan pilihan dalam melakukan edukasi kepada masyarakat. Pendekatan kepada masyarakat miskin dengan pendidikan rendah tidak bisa disamakan dengan masyarakat yang pendidikannya relatif tinggi. Media komunikasi yang digunakan juga berbeda,” jelas Ade.

Optimalisasi Sumber Daya dan Pelayanan

Rapsus alias penggarapan khusus lebih dari sekadar menghimpun data. Pada hari terakhir kegiatan, BKKBD melaksanakan pelayanan kepada masyarakat. Para akseptor merupakan PUS yang terjaring selama proses pendataan. Semua berlangsung cepat. Mekanisme operasional berlangsung dalam empat hari.

Bila pada hari pertama petugas mendapat arahan mengenai kegiatan, hari kedua mereka sudah terjun ke tengah masyarakat. Hasil pendataan tersebut ditindaklanjuti dengan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE). KIE berlangsung paralel, sebagian dilakukan secara individual, sebagian lainnya secara berkelompok. Petugas pun door to door bertemu warga. Setiap keluarga ditanya seputar kesertaan ber-KB, jenisnya, alasannya. Adapun KIE kelompok berlangsung di halaman warga yang kebetulan terdapat ruang kosong atau di halaman kantor dan lapangan. Salah satunya di halaman kantor PNPM di Desa Sukasirna.

Sore hari menjelang hari pelayanan keesokan harinya, para petugas kembali mendatangi rumah PUS. Mereka yang pada hari pertama KIE masih ragu kembali diberikan pemahaman mengenai alasan pentingnya menjadi peserta KB. Bagi para petugas, fase pemantapan ini menjadi sangat penting karena bisa saja mereka yang sebelumnya sudah berniat ber-KB tiba-tiba mengurungkan niatnya. Bahkan, tidak jarang petugas lapangan KB alias PLKB menjemput ke rumah-rumah warga pada saat hari pelayanan.

“Kami berupaya mengoptimalkan segenap sumber daya untuk mengajak PUS yang belum ber-KB agar mau menjadi peserta KB. Kalau alasannya transportasi, kami bahkan menjemput menggunakan sepeda motor PLKB. Kami juga meminjam kendaraan operasional untuk digunakan menjemput calon peserta KB,” kata David, salah satu kepala UPTB KB yang pada hari kedua rapsus mengantar Warta Kencana bertandang ke rumah warga di RW 4 Desa Sukasirna.

Berbekal restu Camat Cibadak, David juga mengajak kepala puskesmas hingga kepala Kantor Urusan Agama (KUA) untuk ambil bagian dalam rapsus. Catatan perkawinan di KUA menjadi data penting melihat usia kawin pertama perempuan. Mereka juga dilibatkan dalam melakukan advokasi dan KIE kepada kelompok tertentu yang sebelumnya resisten terhadap program KB. Sementara pihak puskesmas diminta bantuan untuk mengerahkan tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan KB pada hari terakhir rapsus. Semua terlibat, semua bekerja.(NJP)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top