Home / Berita Utama / Tarik Ulur Petugas Lini Lapangan

Tarik Ulur Petugas Lini Lapangan

Dua PLKB menjelaskan metode kontrasepsi pria. (DOK. DUAANAK.COM)

Dua PLKB menjelaskan metode kontrasepsi pria. (DOK. DUAANAK.COM)

BANDUNG – DUAANAK.COM

Salah satu yang menyita perhatian para pengelola program kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga (KKBPK) setahun terakhir adalah rencana pengalihan para petugas lapangan keluarga berencana (PLKB) dan penyuluh keluarga berencana (PKB) dari semua pegawai daerah menjadi pegawai pusat. Rangkaian kegiatan berupa pemetaan, pemberkasan, dan lain-lain menjadi kesibukan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) sejak diundangkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tersebut.

Lalu, bagaimana akhirnya? Ditemui Warta Kencana belum lama ini, Sekretaris Perwakilan BKKBN Jawa Barat Doddy Hidayat Gandakusumah menilai rencana tersebut sebagai status quo. Artinya, sampai benar-benar menjadi pegawai pusat, maka PLKB/PKB tetap menjadi pegawai daerah. Dengan begitu, mutasi dan promosi PLKB/PKB sebagai pegawai daerah masih bisa dilakukan daerah setempat.

“Ditangguhkan. Kami sudah mendata ada 1.425 PLKB di Jawa Barat. Kami juga sudah disampaikan kepada BKD dan BKD sudah memproses SK untuk pengalihan. Hanya karena ada surat Menteri Keuangan, sekarang ditangguhkan. Mutasi, pemindahan, promosi masih menjadi kewenangan kabupaten dan kota,” kata Doddy.

Surat Menteri Keuangan yang dimaksudnya Doddy tersebut adalah sepucuk surat yang dilayangkan Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati pada 9 September 2016. Surat bernomor S-757/MK.02/2016 tentang Usulan Penyediaan Tambahan Alokasi Belanja Belanja Pegawai Tahun 2017 sebagai Tindak Lanjut Rencana Pengalihan Status Pegawai Atas Pelaksanaan undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ini merupakan jawaban atas surat Kepala BKKBN Nomor 1612/RC.600/B1/2016 tentang perkiraan kebutuhan gaji dan tunjangan PLKB/PKB pada 17 Juni 2016.

Dalam suratnya, bekas Managing Director International Monetary Found (IMF) ini menegaskan penyediaan alokasi gaji dan tunjangan PLKB/PKB tersebut belum dapat dipertimbangkan. Alasannya, sesuai arahan Presiden Jokowi pada rapat kabinet terbatas beberapa waktu sebelumnya tidak memperkenankan dilakukan pengalihan status pegawai dari daerah ke pusat. Di sisi lain, peraturan pemerintah sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menjadi dasar hukum pengalihan status pegawai belum ditetapkan.

“Alokasi anggaran untuk belanja pegawai berkenaan Tahun Anggaran 2017 tetap dialokasikan melalui APBD sampai dengan adanya kejelasan status dan dasar hukum pelaksanaan pengalihan. Atas perhatian dan kerjasama Saudar, kami usapkan terima kasih,” demikian bunyi Surat yang diteken langsung Menkeu Sri Mulyani tersebut. Selain ditujukan kepada Kepala BKKBN, surat juga ditembuskan ke sejumlah kementerian terkait seperti Menteri Dalam Negeri, Menteri Perhubungan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Kelautan dan Perikanan, dan Kepala Badan Kepegaiawan Negara.

Akibat penangguhan tersebut, Doddy menerima laporan adanya sejumlah petugas lini lapangan yang kini menduduki jabatan struktural di organisasi perangkat daerah (OPD) setempat. “Ada beberapa kabupaten dan kota yang melakukan biding sehingga menjadikan mereka (PLKB/PKB) menjadi (pejabat) struktural. Kabupaten dan kota juga tidak memiliki dasar untuk menolak. Kalau BKD berpegang kepada surat BKN, harusnya mejadikan pertimbangan. Contoh Kabupaten Cirebon, sejak awal kepala unit pelaksana teknis (UPT) tidak boleh untuk pindah (ke pusat),” papar Doddy.

Daerah lain yang juga mengangkat PLKB/PKB sebagai pejabat struktural adalah Kota Bandung. Belum lagi daerah lain yang belum memberikan laporan kepada BKKBN. Doddy mengaku pasrah karena pada dasarnya para petugas tersebut merupakan pegawai daerah. Yang pasti, ke depan pihaknya harus kembali melakukan pendataan dan pemetaan.

Pemetaan ulang menjadi penting karena terjadi perubahan cukup signifikan di daerah. Selain karena mutasi dan promosi, perubahan jumlah petugas juga terjadi karena adanya petugas yang bakal memasuki purnatugas atau pensiun. Pemetaan sendiri baru akan dilakukan manakala kepastian status PLKB/PKB sudah jelas dan definitif.

“Dari semua 1.427 orang, dua meninggal. Ada beberapa yang mau pensiun dan beberapa pindah ke setruktural. Sampai saat ini masih terus dibahas di BKN dan Kemendagri sesuai dengan hasil rapat dengar pendapat (RDP) dengan DPR RI. Kami menunggu saja hasilnya seperti apa.” Ungkap Doddy.

Lebih jauh Doddy menjelaskan, polemik atau tarik ulur petugas lini lapangan ini cukup pelik lantaran bersentuhan dengan sejumlah undang-undang. Salah satunya menyangkut perimbangan keuangan pusat dan daerah yang menjadi dasar penetapan dana alokasi umum (DAU) yang diserahkan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Bila PLKB/PKB dan sejumlah tenaga fungsional sektor lain benar-benar dialihkan menjadi pagawai pusat, maka harus ada revisi undang-undang tersebut.

“Dari sisi penggajian, DAU tidak mungkin ditarik kepusat. Kalau gaji ditarik ke pusat, harus ada revisi undang-undang juga. Ada wacana juga malah Undang-undang 2/2014 yang direvisi. Itu yang kemungkinan akan meluluskan pengalihan tersebut,” terang Doddy.

Dampak dari tarik ulur status kepegawaian ini terasa di sejumlah daerah. Meski pada umumnya para PLKB/PKB tidak mempermasalahkan status kepegawaian, namun kini mereka menerima terpaksa kenyataan bahwa tunjangan kinerja mereka hilang. Di beberapa daerah, kabupaten dan kota kadung menghapus anggaran tunjangan bagi para PLKB/PKB.

“Beberapa kabupaten dan kota yang tidak mengusulkan tunjangan. Apakah 2017 mengusulkan gaji dan tunjangan? Kita akan melakukan pernghitngan ulang. Itu baru gaji. Belum tunjangan kinerja dan tujangan jabatan fungsional yang didasarkan pada bobot kerja. Harus dihitung bobot kerjanya,” Doddy menambahkan.

Disinggung keberadaan kepala UPT KB di kecamatan, Doddy menjelaskan adanya ketentuan yang menjadi acuan dalam pengangkatan kepala UPT. Sebagai penghubung antara petugas lapangan yang menjadi pegawai pusat, kepala UPT dipersyaratkan memenuhi bobot kerja tertentu. Penghitungan ini penting karena antara satu kecamatan dengan kecamatan lainnya memiliki kondisi berbeda, termasuk jumlah petugas yang harus diurusnya.

“Salah satu daerah yang sudah menerapkan kebijakan tersebut adalah Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Subang. Dua daerah tersebut mengangkat kepala UPT berdasarkan beban kerja di wilayah bersangkutan,” pungkas Doddy.(NJP)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top