Home / Berita Utama / Semester Dua dari Kuadran Dua

Semester Dua dari Kuadran Dua

Sampai Tengah Tahun, 73,74% PUS di Jabar Jadi Peserta KB

Kondisi kabupaten dan kota di Jawa Barat dalam kuadran diagram scatter CPR-TFR. (DOK. WARTA KENCANA)

Kondisi kabupaten dan kota di Jawa Barat dalam kuadran diagram scatter CPR-TFR. (DOK. WARTA KENCANA)

BANDUNG – DUAANAK.COM

Apa kabar program KB Jawa Barat? Hingga pertengan tahun 2014 ini kita bisa melihatnya dari setidaknya empat publikasi resmi. Survei Sosial dan Ekonomi Nasional (Susenas) 2012, Mini Survei (MS) Program KB 2013, Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2012, dan –jangan lupa– statistik rutin Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang diperbarui setiap bulan. Memang setiap survei atau penghitungan tadi memiliki metodologi masing-masing. Tak bisa dipersamakan satu sama lain.

Meski begitu, beberapa indikator di antaranya memiliki kesamaan. Yang paling kentara tentu saja prevalensi kontrasepsi. Keempat metode pengukuran tadi sama-sama mengukur tingkat pemakaian kontrasepsi tersebut. Menariknya, hasilnya menunjukkan angka berbeda. Tiga di antaranya memiliki rentang angka tak terlalu jauh, sementara satu lainnya menjulang meninggalkan angka survei. Perbandingan tingkat prevalensi tersebut bisa dilihat pada infografik.

Merujuk pada statistik rutin BKKBN Jabar, sampai Juni 2014 ini jumlah peserta aktif (PA) atau contraceptive prevalence rate (CPR) mencapai 73,74 persen dari total pasangan usia subur (PUS). Secara persentase, penyumbang utama tiga besar PA ada di Kabupaten Bandung (81,97%), Kabupaten Sumedang (81,17%), dan Kota Cirebon (80,60%). Adapun tiga daerah dengan pencapaian PA terendah dihuni Kabupaten Tasikmalaya (63,66%), Kabupaten Subang (65,60%), dan Kabupaten Sukabumi (69,17%).

Dibanding perkiraan permintaan masyarakat (PPM), jumlah ini sudah melampaui ekspektasi hingga 120,60 persen. Terlebih untuk Kabupaten Ciamis, Kota Depok, dan Kota Tasikmalaya yang mencatat persentase hingga masing-masing 135,15%, 133,26%, dan 130,25%. Dan, hanya Kota Cimahi yang belum memenuhi target pencapaian. Hingga Juni, Kota Cimahi sudah mencatatkan pencapaian 88,11%. Hmmm, boleh dibilang pekerjaan pengelola program KB di Jawa Barat sudah selesai bukan? Jawaban ini bisa ya atau tidak. Ya, bila menengok angka absolut tadi. Tidak bila kita memperhatikan komposisi pola pemakaian kontrasepsi itu sendiri.

“Proporsi MKJP (peningkatan metode kontrasepsi jangka panjang) kita masih rendah,” kata Kepala Bidang Advokasi, Penggerakkan, dan Informasi (Adpin) BKKBN Jabar Rudy Budiman.

Ya, benar masih rendah. Pengguna MKJP seperti kesulitan berkutat dari angka 20 persen. Hingga pertengahan tahun, MKJP masih tersendat pada angka 20,44%. Sementara targetnya sekitar 22,7%. Bahkan, empat daerah mencatat pemakaian MKJP di bawah 15 persen. Keempat daerah itu meliputi: Kabupaten Karawang (13,88%), Kabupaten Sukabumi (13,54%), Kabupaten Bogor (12,92%), dan Kabupaten Indramayu (12,50%). Meski begitu, terdapat tiga daerah lain yang sukses mencatatkan pencapaian fantastis pemakaian MKJP. Yakni, Kota Bandung (41,51%), Kabupaten Subang (32,08), dan Kota Cimahi (30,94%).

Rendahnya tingkat pemakaian MKJP juga tercermin dari hasil MS 2013. Ternyata, peserta KB di Jabar masih sangat didominasi suntik dan pil. Angkanya mencapai 77,5%, dengan rincian: suntik 48,5% dan pil 29%. Setelah itu, barulah terdapat IUD (12,7%) dan implant (4%). Adapun metode operasi wanita (MOW) 3,4% dan metode operasi pria (MOP) kurang dari 1%. Nah, lho..

“Berarti dari seluruh peserta KB, seperlimanya mengunakan MKJP,” kata Kepala Perwakilan BKKBN Jabar Siti Fathonah sesaat setelah membuka pertemuan pendahuluan review Program KKBPK.

 

Kuadran Menentukan Prioritas

Bila dicermati, sejumlah metode penghitungan tadi memunculkan sejumlah fakta. Ya, prevalensi dan angka kelahiran total atau total fertility rate (TFR). Periset BKKBN Jabar mengelompokkan fakta tersebut ke dalam empat kuadran. Kuadran I untuk kabupaten dan kota dengan prevalensi tinggi dan TFR tinggi, Kuadran II untuk daerah dengan contraceptive prevalence rate (CPR) rendah dan TFR tinggi, Kuadran III untuk daerah dengan CPR dan TFR sama-sama rendah, dan Kuadran IV untuk daerah dengan CPR tinggi yang disertai dengan TFR rendah.

Di antara empat kuadran tadi, kuadran II merupakan prioritas utama penggarapan program kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga (KKBPK) pada semester kedua tahun ini. Dua paramaternya jelas menunjukkan jebloknya performa program di kabupaten atau kota bersangkutan. Sebaliknya, kuadran IV merupakan potret ideal program KKBPK. TFR rendah berbanding lurus dengan tingginya CPR. Makin tinggi CPR, makin rendah TFR.

Menyimak kuadran antara yang dipaparkan pada pertemuan pendahuluan review  program KKBPK Jawa Barat semester pertama di Hotel Karang Setra, Kota Bandung, pada 17 Juli 2014 lalu, kuadran II yang nota bene merupakan titik kritis dihuni enam kabupaten dan kota. Keenam daerah tersebut meliputi Kabupaten Cianjur, Kabupaten Garut, Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kota Sukabumi, dan Kabupaten Purwakarta. Di luar Kota Sukabumi, lima kabupaten sisanya merupakan daerah dengan daerah yang sangat luas dan empat di antaranya memiliki topografi pegunungan hingga pesisir laut.

Sebagai gambaran, jarak dari pusat kota Garut ke Kecamatan Caringin di pesisir Rancabuaya membutuhkan waktu tempuh 5-6 jam. Waktu yang sama diperlukan untuk menempuh perjalanan dari pusat kota Sukabumi menuju Ujung Genteng. Kondisi ini diperburuk dengan buruknya infrastruktur jalan di kawasan tersebut. Wajar bila kemudian pelayanan kontrasepsi di wilayah kuadran II ini tersendat cukup serius.

Prioritas bergeser ke Kuadran I, anomali CPR rendah namun memiliki TFR tinggi. Di sini bercokol tujuh kabupaten, terdiri atas Tasikmalaya, Kuningan, Ciamis, Bandung, Majalengka, Subang, dan Bandung Barat. Bila dicermati, daerah ini didominasi kontur pegunungan hingga dataran rendah. Tiga di antaranya beririsan dengan Kota: Tasikmalaya dengan Kota Tasikmalaya, Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat berbatasan denggan Kota Bandung.

Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KBKR) BKKBN Jawa Barat Rakhmat Mulkan memastikan dua kuadran kritis tersebut akan menjadi perhatian serius dalam satu semester ke depan. Di Kuadran II, pihaknya bakal menggenjot penggerakkan peserta KB baru (PB) yang disertai dengan penggerakan pasangan usia subur muda varitas rendah (PUS Mupar) dan MKJP. Upaya serupa diberlakukan untuk Kuadran I, dengan “bonus” pembinaan peserta KB aktif (PA).

“Untuk mendukung strategi tersebut kami akan melakukan inventarisasi data fasilitas kesehatan, baik PPK I maupun PPK II, yang sudah bekerjasama dengan BPJS (Kesehatan),” kata Rakhmat saat memaparkan Strategi Operasional Program KKBPK Jawa Barat.(WARTAKENCANA)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top