Home / Berita Utama / Komisi IX Setuju Dibentuk Dinas Kependudukan dan KB

Komisi IX Setuju Dibentuk Dinas Kependudukan dan KB

Anggota Komisi IX DPR RI Ketut Sustiawan didampingi Kepala BPPKB Kota Bandung Siti Masnun berdialog dengan pengelola program KB di Kota Bandung. (ARIF ZAIDAN/DUAANAK.COM)

Anggota Komisi IX DPR RI Ketut Sustiawan didampingi Kepala BPPKB Kota Bandung Siti Masnun berdialog dengan pengelola program KB di Kota Bandung. (ARIF ZAIDAN/DUAANAK.COM)

BANDUNG – DUAANAK.COM

Anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Ketut Sustiawan setuju dengan rencana pembentukan Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana di setiap kaupaten dan kota di Indonesia. Hal itu disampaikan menanggapi pernyataan salah satu peserta pertemuan yang berlangsung di aula Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Kota Bandung di Jalan Maskumambang, Rabu 4 Maret 2015.

Anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang baru sebulan ditempatkan di Komisi Kesehatan ini menegaskan Kabinet Kerja yang dipimpin Presiden Jokowi sudah menegaskan adanya politik kependudukan. Politik ini menempatkan pengendalian penduduk sebagai arus utama pembangunan, bukan semata-mata administrasi kependudukan sebagaimana menjadi tanggung jawab Kementerian Dalam Negeri.

“Menyangkut kelembagaan, syukur-syukur menjadi dua dinas. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak menjadi satu dinas. Pengendalian penduduk dan KB jadi satu dinas,” kata tandas Ketut.

Pria kelahiran Bali jebolan Institut Teknologi Bandung (ITB) menggungkapkan, pada saat penyusunan kementerian sudah muncul Kementerian Kependudukan. Sayangnya kementerian ini menguap. “Kemarin sempat kependudukan itu menjadi kementerian, tapi akhirnya tidak ada saya tidak tahu mengapa. Itulah tarik-menarik politi,” kata Ketut.

Meski begitu, imbuh dia, Senayan meyakini bahwa kependudukan ini harus ditangani lebih serius. Artinya, anggaran pun harus direvisi disesuaikan dengan program kependudukan.

“Bagusnya money follow the program. Tidak ada program kalau tidak ada anggaran. Kependudukan di Disdukcapil berbeda dengan BKKBN. Disdukcapil menangani administrasi kependudukan, sementara politik kependudukannya ada di BKKBN. Bukan di Kementerian Dalam Negeri,” tegas Ketut lagi.

Ketut tidak memungkiri masalah struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) menjadi salah satu hambatan yang memperumit pengendalian penduduk di Indonesia. Karena itu, anggota DPR RI dari daerah pemilihan (Dapil) Jawa Barat I ini mendesak segera dilakukan revisi SOTK yang membidangi pengendalian penduduk di daerah. Terlebih undang-undang baru tentang pemerintah daerah mengukuhkan adanya pembagian urusan pemerintahan yang menyaturumpunkan pengendalian penduduk dengan KB.

“Bila betul terkendala oleh SOTK, kenapa tidak untuk mengajukan revisi. Baik daerah maupun kewenangan yang diatur BKKBN, termasuk Kementerian Dalam Begeri. Bagaimana badan kependudukan bisa berjalan supaya optimal kalau organisasinya saja tidak mendukung. Persoalan-persoalan ini kita komunikasikan, paling tidak pembidangan tugas. Apalagi pengendalian penduduk harus jelas. Kalau dulu mungkin yang namanya badan kordonasi tidak begitu diberdayakan. Saya kira harus ada semangat baru untuk merevitalisasi peran BKKBN atau BPPKB ini,” ungkap Ketut.

Sebelumnya, Kepala Bidang Pengendalian KB dan Kesehatan Reproduksi BPPKB Kota Bandung Nenny Nuraeni mengeluhkan ketidakjelasan program pengendalian penduduk di Kota Bandung. Alasannya, BPPKB tidak memiliki bidang maupun sub bidang yang membidangi pengendalian penduduk. Padahal, Kota Bandung sebagai salah satu kota destinasi utama di Indonesia selalu diserbu pendatang. Wajar bila kemudian Bandung menjadi salah satu kota terpadat di Indonesia.

“Pengendalian penduduk siapa yang mengerjakan? Mungkin ada masukan untuk Pak Ketut agar bidang Adpin dan Dalduk ini mohon dimunculkan pada SOTK daerah. Ada wacana di Kementerian Dalam Negeri bahwa Badan PP dan KB ini jadi dua dinas. Pengendalian penduduk dan KB menjadi satu dinas tersendiri. Pengendalian penduduk sangat berbeda dengan kependudukan pada kependudukan dan catatan sipil,” kata Nenny.

Sementara itu, Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Pemda) yang diundangkan sejak 2 Oktober 2014 lalu sudah secara tegas mengelompokkan urusan pengendalian penduduk dengan keluarga berencan (KB). Dibanding UU Pemda sebelumnya, jelas ini merupakan lompatan besar.

Bila dicermati, UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemda sama sekali tidak memasukkan program KB, apalagi pengendalian penduduk. Program KB baru masuk dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Di sana diatur urusan KB berada satu rumpun dengan keluarga sejahtera (KS).

Urusan KB lebih jauh diatur dalam PP Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Di sini, urusan KB disaturumpunkan dengan urusan pemberdayaan perempuan. PP inilah kemudian menjadi salah satu alasan pemerintah daerah menerbitkan nomenklatur kelembagaan yang menyaturumpunkan KB dengan pemberdayaan perempuan melalui Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB).

Dalam UU Pemda versi terbaru, urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana masuk dalam klasifikasi urusan wajib nonpelayanan dasar. Ini merupakan bagian dari urusan pemerintahan konkuren, yakni adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat, daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota. Pembagian urusan ini diatur dalam Pasal 11 dan 12. Pengendalian penduduk dan KB menjadi bagian dari 18 urusan wajib di luar pelayanan dasar.

Lebih spesifik pembagian urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana dijelaskan dalam matriks pada lampiran UU tersebut. Mengacu kepada matriks tersebut, urusan pengendalian penduduk dan KB meliputi empat sub urusan, meliputi: 1) Pengendalian penduduk; 2) Keluarga berencana; 3) Keluarga sejahtera; 4) Standardisasi dan sertifikasi. Dari empat sub urusan tersebut, pemerintah pusat memiliki kewenangan paling besar, terutama dalam KB dan standarisasi dan sertifikasi. Bahkan, poin keempat ini mutlak urusan pemerintah pusat.

Khusus sub urusan KB, pemerintah pusat memiliki kewenangan dan bertangung jawab atas lima aspek, pemerintah provinsi dua aspek, dan pemerintah kabupaten/kota sebanyak empat aspek. Pemerintah provinsi “hanya” berwenang dalam 1) Pengembangan desain program, pengelolaan dan pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal; 2) Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah provinsi dalam pengelolaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB.

Di sisi lain, pemerintah pusat tetap bertanggung jawab atas pengelolaan dan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk kebutuhan pasangan usia subur (PUS) nasional. Sementara pemerintah kabupaten dan kota bertanggung jawab dalam pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di Daerah kabupaten/kota.(NJP)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top