Home / Berita Utama / Keputusan MK Menuai Kritik

Keputusan MK Menuai Kritik

Uji Materi UU Perkawinan

Ilustrasi Pernikahan (YUSUFMANSUR.COM)

Ilustrasi Pernikahan (YUSUFMANSUR.COM)

JAKARTA – KOMPAS

Mahkamah Konstitusi menolak permohonan untuk merevisi usia minimal perkawinan perempuan 16 tahun pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun, dalam sidang pembacaan putusan uji materi di Jakarta, Kamis (18/6), Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati berpendapat berbeda dengan menyetujui perubahan usia perkawinan perempuan menjadi 18 tahun.

Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) itu dikritik pemohon uji materi atas undang-undang itu, seperti Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI), Yayasan Kesehatan Perempuan, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, dan Aliansi Remaja Independen. Penolakan revisi itu memberi peluang terjadinya perkawinan usia dini yang rentan memicu kematian ibu, penelantaran anak, dan pemiskinan perempuan.

Putusan MK dibacakan Patrialis Akbar dan dihadiri tujuh hakim konstitusi lain, yaitu Arief Hidayat, Aswanto, Suhartoyo, Anwar Usman, I Dewa Gede Palguna, Manahan MP Sitompul, dan Maria Farida Indrati. Dari pemohon, hadir sejumlah perwakilan.

Dalam amar putusannya, MK menolak revisi Pasal 7 UU No 1/1974 karena tidak ada ajaran agama yang menjelaskan batas usia minimal perkawinan, tetapi hanya persyaratan bahwa calon mempelai sudah akil balig serta bisa membedakan antara yang baik dan buruk. Dinyatakan pula bahwa tidak ada hubungan langsung antara pernikahan anak dan Pasal 7 yang menyatakan usia minimal perkawinan 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki. Perkawinan usia dini itu akibat masalah ekonomi dan rendahnya pendidikan.

“Penaikan batas usia tidak menjamin menurunnya angka perceraian,” kata Arief Hidayat.

Ketinggalan Zaman

Berbeda dengan tujuh hakim konstitusi lain, Maria Farida Indrati menilai, pemahaman tentang hak asasi manusia telah berubah dibandingkan dengan saat UU Perkawinan dibuat 41 tahun lalu. Indonesia juga telah meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan dan Konvensi Perlindungan Hak-hak Anak.

Apalagi, Pasal 7 UU Perkawinan bertentangan dengan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menegaskan bahwa anak harus tumbuh berkembang sesuai minat di lingkungan yang aman dan nyaman. Orangtua dilarang membiarkan anak menikah sampai berusia di atas 18 tahun. “UU Perkawinan seharusnya bisa diubah agar sesuai keadaan,” ujarnya.

Bagi Guru Besar Psikologi Universitas Indonesia Saparinah Sadli, putusan ini menandakan negara melegalkan anak untuk memiliki anak. Komisioner Komnas Perempuan, Budi Wahyuni, menyesalkan MK yang mengesampingkan fakta-fakta medis, seperti dampak perkawinan usia dini terhadap kesehatan reproduksi.

Ketua Pengurus Nasional PKBI Sarsanto Wibisono Sarwono menuturkan, organ reproduksi perempuan usia 16 tahun belum matang sehingga jika menikah berisiko pada kesehatan. (DNE/ADH)

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 19 Juni 2015, di halaman 1 dengan judul “Keputusan MK Menuai Kritik”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top