Home / Berita Utama / Kementerian Kependudukan Hilang, Pengamat Berang

Kementerian Kependudukan Hilang, Pengamat Berang

Rukman Heryana, Sudibyo Alimoeso, Soeroso Dasar. (DOK. DUAANAK.COM)

Rukman Heryana, Sudibyo Alimoeso, Soeroso Dasar. (DOK. DUAANAK.COM)

BANDUNG – DUAANAK.COM

Lontaran janji tim transisi Presiden Joko Widodo sebelum pengumuman kabinet sempat membuat pengelola program kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga (KKBPK) bungah. Kala itu, Deputi Tim Transisi Jokowi-JK Hasto Kristiyanto mengungkap adanya rencana pembentukan Kementerian Kependudukan. Tapi apa lacur, dari 34 kementerian Kabinet Kerja yang diumumkan Presiden Jokowi, sapaan populer Joko Widodo, pada Minggu sore 26 Oktober 2014, tak ada nama Kementerian Kependudukan. (Baca: Jokowi Janji Bentuk Kementerian Kependudukan)

Tak pelak “hilangnya” Kementerian Kependudukan dari Kabinet Jokowi membuat sejumlah kalangan berang. Mantan Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Jawa Barat Rukman Heryana yang ditemui sehari setelah pengumuman kabinet mengaku kecewa berat. Pun dengan Ketua Ikatan Penulis Keluarga Berencana (IPKB) Jawa Barat Soeroso Dasar yang beberapa waktu lalu menulis buku Dicari Menteri Kependudukan. Ditemui terpisah, Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pembangunan Keluarga BKKBN Sudibyo Alimoeso pun tak kuasa menyembunyikan kekecewaannya.

“Sangat kecewa berat. Tapi, apapun dasarnya itu hak prerogatif presiden. Kita yang tahu betapa susahnya mengendalikan penduduk, hilangnya Menteri Kependudukan ini pengorbanan ebsar. Ternyata kita tidak menjadi pilihan. Saya tetap berharap ke depan ada (Kementerian Kependudukan),” ujar Rukman saat ditemui usai berbicara di hadapan seratusan pos KB di Pangandaran, Senin 27 Oktober 2014.

Bagi Rukman, hilangnya kementerian yang secara khusus menangani kependudukan ini menunjukkan bahwa pemimpin negara tidak terlalu tidak terlalu paham tentang kependudukan. Padahal, sambung Rukman, penduduk dunia sudah diingatkan sejak dilsakanakannya Konferensi Kependudukan Dunia di Bucharest pada 1974 lalu bahwa kependudukan merupakasan masalah internasional. Komitmen ini diperkuat kembali International Conference on Population and Development (ICPD) di Kairo pada 1994 dengan kesepakatan perlunya integrasi kependudukan dalam pembangunan.

“Dulu kita menjadi rujukan bagi negara lain untuk belajar tentang kependudukan, sekarang terbalik, kita belajar kepada orang lain. Salah satunya karena organisasinya tidak kuat, pengendalian penduduk hanya ditangani oleh sebuah lembaga di bawah menteri dan tidak bertanggung jawab langsung kepada presiden. Wacana (kementeran) kependudukan tentu sangat bagus. Walaupun kita tahu akhirnya itu belum menjadi prioritas. Mudah-mudahan ke depan ada,” ujarnya pasrah.

Mantan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal Jawa Barat ini berharap presiden maupun wakil presiden memahami bahwa segala sesuatu aspek yang menjadi permasalahan bangsa ini diawali dari masalah kependudukan. Dan, masalah kependudukan itu diawali dari tidak terkendalinya penduduk. Dia lantas mengurai lima  masalah penduduk yang terus membelit negara berpenduduk lebih dari 237 juta jiwa ini. Kelima masalah itu meliputi jumlah yang besar, laju pertumbuhan tinggi, penyebarannya tidak merata, struktur usianya muda, dan sosial ekonominya rendah.

Pria yang piawai menggerakkan pengelola program KKBPK lini lapangan ini meyakini betul bahwa kelembagaan sangat berkaitan dengan keberhasilan pengendalian penduduk itu sendiri. Buktinya, setelah reformasi bergulir yang diikuti dengan hilangnya kementerian kependudukan, Indonesia tak berkutik dalam menurunkan angka kelahiran total atau total fertility rate (TFR). Pun dengan target laju pertumbuhan penduduk (LPP) yang jauh panggang dari api.

“Buktinya jelas, berdasarkan hasil Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2002,  TFR kita 2,6. Cek lagi 2007 masih 2,6. Yang terbaru, hasil SDKI 2012 juga masih 2,6. Pertumbuhan penduduk malah naik dari 1,3 persen ke 1,5 persen. Padahal kita mau menurunkan LPP menjadi 1,1 persen. Saya berpendapat stagnasi ini salah satunya akibat organisasi yang tidak mendukung. Di lapangan, penatalaksananya berkurang. Ingat, setiap tahunnya penduduk Indonesia bertambah sekitar 4 juta, berarti sama dengan empat kali jumlah penduduk Provinsi Gorontalo. Ini bukan masalah kecil,” tegas Rukman.

Lemahnya organisasi ini, tambah Rukman, diperburuk dengan tumpang-tindihnya kebijakan pengendalian penduduk. Dia mencontohkan, saat Indonesia menargetkan pengendalian penduduk, program Keluarga Harapan yang digulirkan Kementerian Sosial tak memedulikan jumlah anak dalam sebuah keluarga. Begitu pula dengan bantuan operasional sekolah (BOS) yang tak membatasi jumlah anak yang dibantu maupun kebijakan persalinan yang berlaku sama untuk setiap anak.

Di tempat terpisah, Soeroso Dasar mengkritik pemerintah yang gagal menghidupkan kembali kementerian kependudukan. Menurutnya, hal ini membuktikan bahwa pemerintah tidak memberikan perhatian kepada aspek pembangunan kependudukan.

“Harapan kita untuk memiliki kementerian kependudukan ternyata hanya mimpi,” kata Soeroso usai melantik Pengurus Cabang IPKB Kota Bogor dan Kabupaten Bogor di Bogor pada 30 Oktober 2014.

Soeroso mengingatkan, tapak yang ditinggalkan rezim Orde Baru tidak semuanya buruk dan “haram”. Salah satunya adalah kegigihan dalam upaya pengendalian penduduk. Seharusnya ini dilanjutkan dan ditingkatkan. Anehnya, di era reformasi menteri kependudukan digusur habis. Kini dengan jumlah penduduk yang terus meningkat, dampaknya menabrak ke mana-mana, hanya diurus sebuah badan. Padahal dampaknya terhadap masalah ketahanan pangan, konflik sosial, kemiskinan dan kesempatan kerja, masalah lingkungan semakin mengemuka.

“Kini, beberapa dearah mulai menjerit karena jumlah penduduk yang tinggi sudah menjadi penghambat utama proses pembangunan. Penanganan masalah kependudukanpun mulai dijalankan dengan tegas dan serius. Di Jawa Barat, tercatat  Purwakarta dan Kota Banjar mencoba berbenah dan mengambil keputusan berani, bahkan tidak populis, untuk mengendalikan jumlah penduduknya,” kata Soeroso.

Ketika daerah mulai bergairah mengatasi masalah kependudukan, sambung dia, pemegang kunci utama negeri justru adem ayem. “Kalau political will dan political action tidak pernah berpikir tentang seorang menteri kependudukan, mau dibawa ke mana negeri ini?” ujarnya kesal.

Sementara itu, Sudibyo Alimoeso yang ditemui usai membuka Jambore Nasional Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa (PIKR/M) di Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Rabu malam 29 Oktober 2014, tampak tak mampu menyembunyikan kekecewaannya. Meski begitu, Sudibyo pasrah mengingat urusan kementerian merupakan hak prerogatif presiden. Walupun sebenarnya kependudukan merupakan salah satu urusan yang mengemuka dalam Undang-undang Nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

Mengacu kepada UU tersebut, kependudukan masuk dalam kelompok urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah. Selain kependudukan, urusan yang diatur pada Pasal 5 UU tersebut meliputi urusan perencanaan pembangunan nasional, aparatur negara, kesekretariatan negara, badan usaha milik negara, pertanahan, kependudukan, lingkungan hidup, ilmu pengetahuan, teknologi, investasi, koperasi, usaha kecil dan menengah, pariwisata, pemberdayaan perempuan, pemuda, olahraga, perumahan, dan pembangunan kawasan atau daerah tertinggal.

“Tapi ini sekali lagi hak prerogatif. Kalaupun toh tidak ada kementerian, sebenarnya BKKBN sendiri kan sudah berubah dari Badan Koordinasi dan Keluarga Berencana Nasional menjadi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Kita positif saja, mungkin ke depan Pak Presiden memberikan tugas yang lebih khusus atau penguatan BKKBN,” kata Sudibyo.

“Belum rejekinya. Mungkin kita terlalu cepat, harusnya jangan tumpengan dulu sebelum diumumkan,” tambahnya sambil terkekeh.(NJP)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top