Home / Berita Utama / Harganas XXI Momentum Revolusi Mental Membangun Keluarga Jawa Barat

Harganas XXI Momentum Revolusi Mental Membangun Keluarga Jawa Barat

Rangkaian Peringatan Harganas XXI-2014 di Kabupaten Kuningan. (DOK. BKKBN JABAR)

Rangkaian Peringatan Harganas XXI-2014 di Kabupaten Kuningan. (DOK. BKKBN JABAR)

Secara historis, tentu tak ada satu pun manusia di muka bumi yang tidak memiliki keluarga. Sejarah keluarga berarti sejarah peradaban manusia itu sendiri. Karena itu, pembangunan sebuah bangsa atau daerah sejatinya dimulai dari pembangunan keluarga. Hari Keluarga Nasional (Harganas) merupakan sebuah upaya memelihara ingatan tentang arti penting keluarga. Memperingati Harganas berarti memelihara peradaban. Hari ini, Jawa Barat memperingati Harganas XXI.

 

Barangkali memang tak banyak yang menganggap bahwa Harganas itu penting, apalagi bangga dengan “ritual” tahunan ini. Nah, di antara yang bangga itulah ada nama Boediono, Wakil Presiden kita. “Selama masa bakti saya sebagai Wakil Presiden, saya hampir tidak pernah absen menghadiri peringatan Harganas karena saya menganggapnya sebagai event yang penting,” kata Beodiono saat menyampaikan pidato pada puncak peringatan Harganas XXI di Surabaya, Jawa Timur, 14 Juni 2014 lalu.

Pak Boed, demikian guru besar ekonomi ini biasa disapa, percaya bahwa peringatan Harganas merupakan momentum untuk mengingat kembali akan pentingnya peranan keluarga bagi kehidupan pribadi, bagi kehidupan dan masa depan anak-anak, dan bagi kehidupan masyarakat dan bangsa. Kualitas keluarga, imbuh Pak Boed,  menentukan kualitas manusia. Dan kualitas manusia, terutama kualitas generasi muda, generasi pengganti, menentukan kemajuan bangsa.

“Dalil ini jangan sampai kita lupakan. Berhasil tidaknya kita memajukan bangsa tergantung berhasil tidaknya kita membangun keluarga yang berkualitas, membangun manusia yang berkualitas,” dia menegaskan.

Manusia berkualitas ini pula yang menjadi catatan penting Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Fasli Jalal. Manusia berkualitas merupakan prasyarat utama bagi Indonesia untuk memasuki jendela peluang bonus demografi. “Angkatan kerja yang berlimpah tersebut haruslah berkualitas, baik dari sisi kesehatan dan kecukupan gizi maupun dari sisi pendidikan dan pelatihan serta kompetensi profesionalnya,” kata Fasli dalam berbagai kesempatan.

Saat ini, Fasli mengidentifikasi adanya empat masalah besar dalam bidang kependudukan, yaitu jumlah yang besar, pertumbuhan yang tinggi, persebaran yang tidak merata, dan kualitas yang rendah. Program keluarga berencana (KB) yang dilaksanakan sejak 1970 telah berhasil menurunkan angka fertilitas total dari 5,6 anak per wanita pada tahun 1970 menjadi 2,6 pada tahun 2002. Namun, angka fertilitas total tersebut tidak mengalami penurunan lagi sampai dengan tahun 2012. Demikian pula laju pertumbuhan penduduk masih sebesar 1,49 persen per tahun pada periode 2000-2010.

“Pada periode 2000-2010 tersebut rata-rata setiap tahunnya lahir lebih dari 4,5 juta bayi. Kondisi ini menempatkan Indonesia pada peringkat keempat negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia setelah Cina, India, dan Amerika Serikat,” terang Fasli.

 

Masalah Kependudukan Jawa Barat

Dalam kancah nasional, Jawa Barat dengan jumlah penduduk mendekati 45 juta telah menjadikan dirinya sebagai provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia. Mengacu kepada hasil sensus tersebut, penduduk Jawa Barat bertambah dari 35.724.093 jiwa pada 2000 lalu menjadi 43.053.732 jiwa pada 2010. Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat menghitung, sampai 2012 lalu jumlah penduduk Jabar sudah mendekati 45 juta.

Selain besar, angka kelahiran di Jawa Barat juga masih tinggi. Angka fertilitas atau total fertility rate (TFR) Jawa Barat pada dasarnya menunjukkan trend penurunan dalam empat dekade terakhir. Hal itu tercermin dalam hasil SP dan SDKI. Pada 1971 lalu, angka fertilitas Jawa Barat masih berkutat di angka 5,90 dan menurun menjadi 5,07 pada SP 1980. Ang TFR menurun pada SP 1990 dan 2000 menjadi 3,37 dan 2,51. Yang Menarik, angka TFR pada hasil SP 1990 berbeda dengan dengan hasil SDKI 1991 sebesar 3,37. Selanjutnya, SDKI mencatat penurunan yang lambat pada survei berikutnya yang dilaksanakan pada 1994, 1997, 2002/2003, 2007, dan 2012 menjadi 3,17, 3,02, 2,82, 206, dan 2,5.

Masalah lain yang dihadapi Jawa Barat adalah rendahnya pemakaian kontrasepsi jangka panjang (MKJP). Padahal, dengan jumlah penduduk sangat besar diiringi fertilitas yang tinggi, sejatinya diimbangi dengan prevalensi kontrasepsi, terutama MKJP, yang tinggi pula. Hingga Juni 2014, MKJP masih tersendat pada angka 20,44 persen. Sementara targetnya sekitar 22,7 persen. Bahkan, empat daerah mencatat pemakaian MKJP di bawah 15 persen. Keempat daerah itu meliputi: Kabupaten Karawang (13,88%), Kabupaten Sukabumi (13,54%), Kabupaten Bogor (12,92%), dan Kabupaten Indramayu (12,50%). Meski begitu, terdapat tiga daerah lain yang sukses mencatatkan pencapaian fantastis pemakaian MKJP. Yakni, Kota Bandung (41,51%), Kabupaten Subang (32,08), dan Kota Cimahi (30,94%).

Rendahnya tingkat pemakaian MKJP juga tercermin dari hasil Mini Survei (MS) Program KB 2013. Ternyata, peserta KB di Jabar masih sangat didominasi suntik dan pil. Angkanya mencapai 77,5%, dengan rincian: suntik 48,5% dan pil 29%. Setelah itu, barulah terdapat IUD (12,7%) dan implant (4%). Adapun metode operasi wanita (MOW) 3,4% dan metode operasi pria (MOP) kurang dari 1%. Nah, lho.

“Berarti dari seluruh peserta KB, hanya seperlimanya yang mengunakan MKJP,” kata Kepala Perwakilan BKKBN Jabar Siti Fathonah sesaat setelah membuka pertemuan pendahuluan review Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) di Bandung akhir Juli 2014 lalu.

 

Mengawal Proyeksi Penduduk

Keluarga Jawa Barat mendapat tantangan lebih besar ketika dihadapkan pada proyeksi penduduk Indonesia, tentu saja di dalamnya ada Jawa Barat. Mengacu pada Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035, pada 2020 mendatang penduduk Jabar akan mencapai 50 juta jiawa. Sementara data 2010 saja sudah 43,7 juta jiwa. “Pertambahan penduduknya sangat cepat. Angka 50 juta bisa dicapai sebelum tahun 2020, mungkin tahun 2019 atau 2018 karena kita lihat trend pembangunan Jabar ini sangat cepat,” tutur Saut Munthe, pengamat kependudukan Jawa Barat.

Alasannya, kata Saut, di Jabar ada rencana pembangunan bandara, pelabuhan dan berbagai insfrastruktur yang mungkin bisa mendorong bertambahnya penduduk Jabar lebih cepat dari yang diproyeksikan. “Kalau kita lihat proyeksi tahun 2035 menurut proyeksi yang dibuat nasional, penduduk Jabar ke angka 57,2 juta. Kalau sampai 2020 ini meleset, mungkin di tahun 2035 angkanya akan melampui angka 60 juta. Ini suatu persoalan yang sangat serius,” terang pengurus Koalisi Kependudukan Pusat ini.

Persoalan serius selanjutnya adalah jumlah penduduk Jabar merupakan provinsi terbanyak penduduknya secara absolut di Indonesia. Menariknya lagi, tahun 2015 penduduk Jabar akan didominasi oleh penduduk usia produktif. Penduduk usia produktif Jabar berada pada kisaran 68-69 per 100 penduduk Jabar. Pada tahun 2015, dari 100 penduduk Jabar adalah 68 penduduk usia produktif, 27 anak-anak tidak produktif, dan hanya lima lansia.

Sementara pada 2035, dari 100 penduduk Jabar terdiri atas 69 usia produktif, 21 anak-anak, dan 10 lansia. “Lansianya meningkat sangat cepat. Ini juga fenomena yang sebetulnya menarik untuk dicermati dari sekarang karena mempersiapkan usia lansia ini tidak bisa dalam waktu pendek,” tuturnya.

 

Membangun Bangsa dari Keluarga

Dinamika kependudukan yang demikian kompleks di Jawa Barat sudah barang tentu membutuhkan sebuah upaya nyata dari segenap warga Jawa Barat. Terwujudnya keluarga kecil bahagia sejahtera harus menjadi visi seluruh keluarga di Jawa Barat. Ya, membangun Jawa Barat bukan semata tanggung jawab pemerintah atau pemerintah daerah, melainkan menjadi tangung jawab seluruh keluarga di Jawa Barat.

Mengapa keluarga harus ambil bagian? Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan memiliki jawaban sederhana. “Suatu bangsa sebenarnya adalah merupakan kumpulan dari keluarga-keluarga sesuai dengan tutunan ajaran kita bahwa keluarga merupakan tiangnya negara, apabila keluarganya runtuh maka negara itu akan runtuh,” kata Heryawan.

Contoh faktual peran keluarga dalam pembangunan tampak jelas dari publikasi BPS pada Juni 2014 lalu. Di sana dijelaskan, pembangunan kependudukan yang berhasil dengan baik juga akan meningkatkan kebahagiaan dan kesejahteraan. Indeks Kebahagiaan Indonesia yang diluncurkan BPS menunjukkan nilai indeks kebahagiaan di Indonesia adalah 65,11 dari skala 0-100. Indeks ini merupakan indeks komposit yang diukur secara tertimbang dan mencakup indikator kepuasan terhadap 10 domain kehidupan yang penting.

Tingkat kebahagiaan tertinggi dicapai oleh penduduk yang berpendidikan tinggi, bertempat tinggal di kota, berpendapatan tinggi, pada kelompok umur 17-24 tahun dan yang terpenting adalah berkeluarga dengan anak dua. Jadi temuan ini sejalan dengan tujuan yang diharapkan BKKBN, yaitu keluarga kecil bahagia sejahtera dengan “2 anak cukup!”.

Internalisasi nilai-nilai keluarga itu bisa dilakukan dengan cara sederhana, mudah, dan bersahabat bagi seluruh anggota keluarga. Ya, dengan menjalankan delapan fungsi keluarga hal itu bisa dilakukan secara bersama-sama. Keluarga bukan semata-mata media regenerasi keturunan, melainkan lebih dari itu. Keluarga memiliki fungsi keamagaan, sosial budaya, cinta kasih, perlindungan, reproduksi, sosialisasi dan pendidikan, ekonomi, dan pelestarian lingkungan.

 

Revolusi Mental Keluarga

Ketika semua telah menyadari arti penting keluarga, maka ada seberkas harapan untuk mulai menata kehidupan baru yang lebih baik. Dari mana kita harus memulai? Jawabannya kembali ke keluarga. Mulailah dari keluarga. Mulailah dari menata mental keluarga.

Mengutip pokok-pokok pikiran presiden terpilih Joko Widodo, reformasi yang dilaksanakan di Indonesia sejak tumbangnya rezim Orde Baru Soeharto tahun 1998 baru sebatas melakukan perombakan yang sifatnya institusional. Ia belum menyentuh paradigma, mindset, atau budaya politik kita dalam rangka pembangunan bangsa (nation building). “Agar perubahan benar-benar bermakna dan berkesinambungan, dan sesuai dengan cita-cita Proklamasi Indonesia yang merdeka, adil, dan makmur, kita perlu melakukan revolusi mental,” katanya seperti disajikan dalam sebuah artikel panjang di Harian Kompas pada 10 Mei 2014 lalu.

Perjalanan sejarah, sambung Joko Widodo, memang telah banyak memperbaiki sejumlah undang-undang nasional dan daerah. Juga sudah melaksanakan pemilu secara berkala di tingkat nasional/daerah. Kesemuanya ditujukan dalam rangka perbaikan pengelolaan negara yang demokratis dan akuntabel. Namun, di saat yang sama, sejumlah tradisi atau budaya yang tumbuh subur dan berkembang di alam represif Orde Baru masih berlangsung sampai sekarang, mulai dari korupsi, intoleransi terhadap perbedaan, dan sifat kerakusan, sampai sifat ingin menang sendiri, kecenderungan menggunakan kekerasan dalam memecahkan masalah, pelecehan hukum, dan sifat oportunis. Kesemuanya ini masih berlangsung, dan beberapa di antaranya bahkan semakin merajalela, di alam Indonesia yang katanya lebih reformis.

Dalam spirit itu, maka hendaknya Harganas XXI ini mampu memantulkan revolusi mental keluarga di Jawa Barat. Revolusi yang mengajak kepada seluruh keluarga untuk kembali hidup dalam ruang budaya yang sarat akan nilai-nilai kekeluargaan. Terlebih niat baik itu sudah tumbuh dalam benak para pemimpin Jawa Barat.

“Kita menempatkan keluarga pada posisi yang sangat strategis dalam membangun Sumberdaya Manusia, karena dengan Keluarga yang tangguh dan kuat akan terbentuk anak yang berkualitas untuk membangun bangsa ini khususnya di Jawa Barat,” kata Gubernur Ahmad Heryawan dalam sebuah kesempatan.

Heryawan percaya bahwa keluarga merupakan pondasi yang kokoh dan kuat dalam pendidikan dan pembentukan nilai nilai dan karakter budaya bangsa, keluarga yang sehat dan  cerdas adalah landasan dari bangsa yang cerdas. Dari keluarga keluarga inilah akan lahir pemimpin-pemimpin bangsa yang andal.

“Di dalam keluarga kita membentuk dasar-dasar karakter manusia terutama karakter dan kepribadian anak-anak kita, sebagai generasi penerus bangsa, penerima estafet kepemimpinan bangsa. Di dalam keluarga kita membangun kualitas bangsa, karena keluarga yang bokbrok akan menjadikan negara bokbrok,” lanjutnya.

 

Makna Hari Keluarga Nasional

Secara khusus, Kepala BKBBN Jawa Barat Siti Fathonah mengungkapkan bahwa Harganas adalah hari bagi seluruh keluarga di Indonesia. Jadi, hari ini bukan hanya hari-nya BKKBN, akan tetapi menjadi momen penting bagi seluruh keluarga Indonesia, khususnya Jawa Barat.

Fathonah mengamini bahwa Harganas ini bisa dimaknai dalam tiga frasa: Hari Kenangan, Hari Kesadaran dan Hari Kemenangan. Hari Kenangan mengandung makna mengingat kembali masa-masa manis pahitnya membangun dan membina keluarga, sejak memilih pasangan, ikrar perkawinan, membina ketahanan sampai pada tercapainnya keluarga mapan sesuai harapan.

Hari Kesadaran, adalah sadar hati, sadar naluri, sadar diri untuk melaksanakan delapan fungsi sehingga tercapai keluarga abadi paling mandiri, yang mendapat berkah Tuhan Yang Maha Kuasa. Hari Kemenangan mengandung makna menang dalam mempertahankan dari badai yang ingin memporakporandakan keluarga tetap utuh, godaan tidak menyentuh, menatap masa depan makin tangguh.

“Keluarga bukan segalanya, tapi segalanya tanpa keluarga, terasa hidup kurang bermakna,” ungkap Fathonah.

Selamat Hari Keluarga Nasional XXI untuk seluruh keluarga Jawa Barat.

(ADVERTORIAL, disiapkan oleh Elma Triyulianti, Arif Zaidan, Najip Hendra SP)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top