Home / Berita Utama / Fasli Jalal Bangga 18 Daerah Sudah Bentuk BKKBD

Fasli Jalal Bangga 18 Daerah Sudah Bentuk BKKBD

Kepala BKKBN Fasli Jalal (DOK. BKKB PUSAT)

Kepala BKKBN Fasli Jalal (DOK. BKKB PUSAT)

SURABAYA – DUAANAK.COM

Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Fasli Jalal mengungkapkan kebanggaannya terhadap 18 kabupaten dan kota di Indonesia yang telah membentuk Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah (BKKBD). Dari 18 daerah tersebut, satu di antaranya berasal dari Jawa Barat, yakni Kabupaten Sukabumi. Fasli meyakini hadirnya BKKBD menjadi instrumen penting bagi pembangunan kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga (KKBPK).

“Setelah bergulirnya otonomi daerah dan desentralisasi, banyak daerah yang mengendorkan prioritas program KKBPK, sehingga kualitas dan kuantitas sumber daya berkurang. Jika kelembagaan tidak utuh, sumber daya manusia tidak cukup dan profesional serta alokasi dana berkurang, maka sulit bagi 500 kabupaten dan kota untuk menyukseskan program kependudukannya. Tetapi saya bangga 18 daerah yang sudah mendirikan BKKBD. Ini sesuai perintah Undang-udang Nomor 52 tahun 2009,” tandas Fasli saat memberikan sambutan pada puncak peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) XXI di lapangan upacara Komando Daerah Militer (Kodam) V Brawijaya, Kota Surabaya, Sabtu 14 Juni 2014.

Fasli kemudian mengidentifikasi empat masalah kependudukan yang dihadapi Indonesia dewasa ini. Keempat masalah itu meliputi jumlah penduduk yang besar, pertumbuhan yang tinggi, persebaran tidak merata, dan kualitas yang rendah. Meski begitu, program KB yang digulirkan sejak 1970 silam berhasil memangkas angka fertilitas atau total fertility rate (TFR) dari 5,6 anak per perempuan menjadi sekitar dua anak per perempuan. Dengan laju pertumbuhan penduduk (LPP) 1,49 persen, kini penduduk Indonesia bertambah 4,5 juta setiap tahun.

“Proyeksi yang telah diluncurkan secara resmi oleh Presiden RI pada 29 Januari 2014, jumlah penduduk Indonesia akan mencapai 305 juta jiwa pada 2035. Pertumbuhan penduduk rata-rata per tahun selama periode 2010-2035 diproyeksikan akan terus menurun, dan menjadi 0,62 persen per tahun pada periode 2030-2035. Namun jika Indonesia tidak berhasil menurunkan laju pertumbuhan penduduk, seperti yang terjadi pada periode 2000-2010, LPP meningkat dari 1,45 persen menjadi 1,49 persen, maka diperkirakan penduduk Indonesia akan meningkat menjadi 343 juta pada tahun 2035,” papar Fasli.

Bila itu terjadi, sambung dia, bakal ada tambahan beban kependudukan yang disebabkan 38 juta kelahiran yang sebetulnya tidak direncanakan. Betapa besar beban yang akan ditanggung keluarga dan negara untuk memenuhi kebutuhan dasar penduduk ini. Meski begitu, besarnya jumlah penduduk tersebut tetap membawa peluang (windows of opportunity) bagi kemajuan Indonesia. Inilah bonus demografi yang harus dimanfaatkan secara optimal.

“Kita bisa mencapai angka ketergantungan paling rendah, di mana hanya 46 orang yang menggantungkan diri pada 100 orang yang bekerja. Kalau kita manfaatkan bonus demografi ini dengan menghasilkan angkatan kerja yang berlimpah harus berkualitas, kesehatan dan kecukupan gizi, lalu profesional dan berkecukupan,” katanya.

Sementara itu, BKKBD sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga bertugas melakukan pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana di daerah. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BKKBD memiliki hubungan fungsional dengan BKKBN.

Mengcu kepada Pasal 57 UU tersebut, kewenangan BKKBD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, dan susunan organisasi BKKBD diatur dengan peraturan daerah. Sayangnya, sejauh ini perangkat pendukung seperti peraturan pemerintah tak kunjung terbit.(DUAANAK.COM)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top