Home / Berita Utama / Dongrak Usia Kawin, Komisi IX Gagas UU Perkawinan Baru

Dongrak Usia Kawin, Komisi IX Gagas UU Perkawinan Baru

Ketua Komisi IX DPR RI Dede Yusuf berorasi di hadapan peserta Sosialisi Program KB Melalui Gerak Jalan Santai di Jalan Buah Batu, Kota Bandung. (DUAANAK.COM)

Ketua Komisi IX DPR RI Dede Yusuf berorasi di hadapan peserta Sosialisi Program KB Melalui Gerak Jalan Santai di Jalan Buah Batu, Kota Bandung. (DUAANAK.COM)

BANDUNG – DUAANAK.COM

Setelah sempat kandas di tangah Mahkamah Konstitusi (MK), upaya mendongkrak usia kawin terus dilakukan. Yang terbaru, Ketua Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Dede Yusuf Macan Effendi mengaku tengah menyiapkan draft rancangan undang-undang (RUU) baru tentang perkawinan. Alasannya, batas usia kawin pertama 16 tahun sudah tidak relevan dengan kondisi kekinian.

“Kita masih memperjuangkan agar-agar Undang-undang Perkawinan diperbaiki. Kalau bisa batas usia kawin bagi perempuan itu bisa 21 atau setidaknya 20 tahun. Alasannya memang bukan soal agama saja, tapi kita berbicara dari bagaimana menyelamatkan ibu dan bayi. Berusaha menekan angka kematian ibu dan kematian bayi akibat perkawinan yang terlalu dini,” tandas Dede Yusuf saat ditemui di sela Sosialisasi KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) Program KB Melalui Gerak Jalan Santai Bersama Kang Dede Yusuf yang bersamaan dengan car free day (CFD) di Jalan Buah Batu, Bandung, 4 Oktober 2015.

Salah seorang petinggi Partai Demokrat ini tidak memungkiri revisi atau kemunculan undang-undang baru tentang perkawinan bakal memunculkan perdebatan panjang, terutama dari kalangan agamawan. Di Senayan sendiri, potensi perdebatan diperkirakan ada di Komisi VIII yang di dalamnya membidangi bidang agama.

“Kami di Komisi IX melihat dari aspek kependudukan dan kesehatan. Mungkin masih akan menjadi perdebatan panjang di Komisi VIII. Kami berharap teman-teman di Komisi VIII turut mempertimbangkan aspek kemanusiaan juga. Kita harus akui masih banyak anak-anak perempuan kita yang dinikahkan pada usia muda, bahkan di daerah perkebunan masih ada yang menikah pada usia 14 tahunan. Mereka nikah, lalu cerai, jadi TKW, pulang nasibnya tidak berubah pula. Ini masalah kemanusiaan, semua harus peduli,” kata Dede.

Lagi pula, sambung dia, ditinjau dari aspek kesehatan, organ reproduksi perempuan pada usia kurang dari 20 tahun belum matang. Ini berakibat pada meningkatnya risiko kematian ibu pada saat melahirkan. Jawa Barat sendiri saat ini termasuk tiga besar daerah dengan angka kematian ibu (AKI) tertinggi di Indonesia.

Sementara bagi laki-laki, Dede menilai 25 tahun merupakan usia tepat untuk menikah. Alasannya, pada usia tersebut diasumsikan seorang laki-laki sudah lulus kuliah dan sudah bekerja. “Kalau baru 18 tahun sudah menikah, kemungkinan mereka masih galau,” ujar Ketua Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Jawa Barat ini.

Sementara itu, beberapa waktu lalu MK menolak permohonan untuk merevisi usia minimal perkawinan perempuan 16 tahun pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun, dalam sidang pembacaan putusan uji materi di Jakarta pada Kamis 18 Juni 2015, Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati berpendapat berbeda dengan menyetujui perubahan usia perkawinan perempuan menjadi 18 tahun.

Keputusan MK itu dikritik pemohon uji materi atas undang-undang itu, seperti Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI), Yayasan Kesehatan Perempuan, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, dan Aliansi Remaja Independen. Penolakan revisi itu memberi peluang terjadinya perkawinan usia dini yang rentan memicu kematian ibu, penelantaran anak, dan pemiskinan perempuan.

Putusan MK dibacakan Patrialis Akbar dan dihadiri tujuh hakim konstitusi lain, yaitu Arief Hidayat, Aswanto, Suhartoyo, Anwar Usman, I Dewa Gede Palguna, Manahan MP Sitompul, dan Maria Farida Indrati. Dari pemohon, hadir sejumlah perwakilan.

Dalam amar putusannya, MK menolak revisi Pasal 7 UU No 1/1974 karena tidak ada ajaran agama yang menjelaskan batas usia minimal perkawinan, tetapi hanya persyaratan bahwa calon mempelai sudah akil balig serta bisa membedakan antara yang baik dan buruk. Dinyatakan pula bahwa tidak ada hubungan langsung antara pernikahan anak dan Pasal 7 yang menyatakan usia minimal perkawinan 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki. Perkawinan usia dini itu akibat masalah ekonomi dan rendahnya pendidikan.(NJP)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top