Home / Berita Utama / BKKBN Siap Jadi Rujukan Data Keluarga Nasional

BKKBN Siap Jadi Rujukan Data Keluarga Nasional

Suasana media gathering "BKKBN Mendengar" di Hotel Gino Feruci Braga, 6 November 2014. (DOK. BKKBN JABAR)

Suasana media gathering “BKKBN Mendengar” di Hotel Gino Feruci Braga, 6 November 2014. (DOK. BKKBN JABAR)

BANDUNG – DUAANAK.COM

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) memastikan diri kesiapannya menjadi penyedia data keluarga secara nasional. Data tersebut bisa digunakan untuk keperluan pembangunan, terutama program-program perlindungan sosial berbasis keluarga. Melengkapi kesiapan itu, BKKBN kini berbenah untuk melakukan pendataan keluarga secara serentak dan menyeluruh pada 2015 mendatang.

“BKKBN selama ini sangat concern terhadap pendataan keluarga. Para petugas kami harus memahami data sebagai bahan untuk intervensi program. Bohong bila kita tidak memiliki data,” kata Kepala Perwakilan BKKBN Jawa Barat Sugilar saat berbincang dalam acara “BKKBN Mendengar” di Hotel Gino Feruci Braga, Jalan Braga, Kota Bandung, pada Kamis 6 November 2014.

Sugilar menegaskan, inti dari pembangunan adalah kesejahteraan. Nah, data keluarga dibutuhkan untuk keperluan kesejahteraan tadi. Selama ini, pendataan keluarga mengungkap tiga variabel utama, meliputi data demografi, kesehatan –termasuk KB, dan tahapan keluarga. Data itu menggambarkan realitas pembangunan. Pada saat yang sama, memandu intervensi apa yang bisa dilakuan berdasarkan data tersebut.

“Minimal bisa memberikan gambaran program KKBPK, walaupun sebenarnya banyak indikator di luar KB. Salah satunya menyangkut tahapan keluarga sejahtera. Untuk eluarga prasejahtera misalnya, BKKBN menentukan indikator berupa pemenuhan kebutuhan dasar (basic need), seperti sandang, pangan, dan papan. Intinya kita siap manakala ditunjuk menyiapkan data keluarga secara nasional,” kata Sugilar.

Secara umum, hasil pendataan keluarga BKKBN menyajikan data komprehensif tentang keluarga. Melalui formulir R/1/KS dan F/I/MDK, data terdiri atas tiga kategori. Yakni, Data Demografi (identitas keluarga, status keluarga dan kesertaan KB), indikator dan status tahapan keluarga sejahtera, serta Data Individu. Tiga kategori tadi masing-masing memuat indikator bervariasi dalam jumlah berbeda untuk masing-masing kategori.

Menyinggung rencana pendataan keluarga 2015, Sugilar menjelaskan, pendataan akan direncanakan berlangsung secara bertahap mulai keluarga hingga tingkat nasional selama kurun waktu Maret 2015-Juni 2015. Meski begitu, tahapan pendataan sudah dilakukan sejak akhir tahun ini. Persiapan itu meliputi rapat koordinasi, perhitungan kebutuhan tenaga dengan sasaran/beban tugas, penerbitan perpres/surat edaran gubernur dan bupati, pembentukan tim pelaksana dan penerbitan surat tugas, penetapan sekretariat pos koordinasi, penyusunan jadwal pelaksanaan kegiatan, serta sosialisasi, advokasi, dan KIE.

“Kegiatan pendataan tidak hanya dilakukan BKKBN, melainkan melibatkan segenap pemangku kepentingan di berbagai tingkatan. Kerjasama multipihak ini sangat penting karena data akan digunakan sebagai data basis nasional yang terintegrasi dengan berbagai program pemerintah. Karena itu, ada salah satu tahapan krusial dalam pendataan keluarga 2015 mendatang berupa saresehan hasil pendataan yang pada pokoknya penyepakatan data oleh masyarakat dipimpin kepala desa. Dengan mekanisme ini diharapkan tidak ada lagi duplikasi data atau ada masyarakat yang belum terdata,” kata Sugilar.

Data Keluarga Komplet dan Terpercaya

Di tempat yang sama, Ketua Komisi Hukum Koalisi Kependudukan Saut PS Munthe menjelaskan, selama ini data kemiskinan maupun data keluarga secara keseluruhan berbeda satu sama lain. Hal ini bisa dimaklumi karena latar belakang maupun kepentingan hasil pendataan memang berbeda. Pendataan keluarga yang dilakukan BKKBN, sambung dia, bertujuan mengetahui data kesertaan ber-KB dan intervensi yang bisa dilakukan.

“Pendataan ini merupakan amanat Undang-undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melaksanakan pendataan keluarga. Perintah UU ini diperkuat dengan lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 87 tahun 2014,” kata Saut.

Mengacu kepada Pasal 49 UU Nomor 52/2009, pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data dan informasi mengenai kependudukan dan keluarga. Upaya tersebut dilaksanakan melalui sensus, survei, dan pendataan keluarga. Selanjutnya, data dan informasi kependudukan dan keluarga wajib digunakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah sebagai dasar penetapan kebijakan, penyelenggaraan, dan pembangunan.

Adapun menurut Pasal 53 PP Nomor 87 tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga, pendataan keluarga wajib dilaksanakan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota secara serentak setiap lima tahun untuk mendapatkan data keluarga yang akurat, valid, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui proses pengumpulan, pengolahan, penyajian, penyimpanan, serta pemanfaatan data dan informasi kependudukan dan keluarga. Hasil pendataan keluarga tersebut wajib dilakukan pemutakhiran setiap tahun.

Sesuai amanat PP, imbuh Saut, hasil pendataan keluarga digunakan untuk pengendalian operasional penyelenggaraan program pengendalian penduduk dan KB. “Yang khas dalam pendataan keluarga, tujuannya data keluarga. Bahwa nanti data keluarga digunakan untuk data basis kemiskinan, itu bisa saja,” tandas Saut.

Saut menilai data keluarga layak digunakan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) untuk menentukan penerima Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Selain variabelnya komplet, Saut menilai petugas pendata memiliki tingkat keterpercayaan tinggi. Alasannya, pendataan keluarga dilakukan oleh kader pendata yang mengenal keluarga yang didata maupun sebaliknya.

Sementara itu, Kepala Pusat Data dan Analisa Pembangunan (Pusdalisbang) Jawa Barat Rudi Mahmud Zafrullah mengklaim pihaknya memiliki data yang menjadi basis dalam perencaraan pembangunan. Khusus mengenai data kemiskinan, Rudi mengklaim pihaknya memiliki rumah tangga miskin berdasarkan by name, by addres, by picture, by ordinat.  

“Pusdalisbang kami menyediakan data rinci. Data diverifikasi melalui foto dan bisa ditelusuri melalui satelit berdasarkan koordinat lokasi rumah tangga miskin,” ujar Rudi bangga.

Data keluarga miskin tersebut, terang Rudi, merujuk pada hasil PPLS 2011 yang diterbitkan TNP2K. Data itulah yang menjadi rujukan program pengentasan kemiskinan di Jawa Barat melalui program “KM Nol Pro Poor” yang bisa diakses online.(NJP)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top