Home / Berita Utama / BKKBN Antuasias Sambut Raperda Ketahanan Keluarga Jawa Barat

BKKBN Antuasias Sambut Raperda Ketahanan Keluarga Jawa Barat

Deputi KSPK BKKBN Sudibyo Alimoeso menyerahkan cinderamata berupa paket buku pembangunan keluarga kepada Wakil Ketua Pansus Raperda Ketahanan Keluarga DPRD Jabar Yod Mintaraga di kantor Kementerian PP dan PA, Jakarta, 5 Juni 2014. (NAJIP HENDRA SP/DUAANAK.COM)

Deputi KSPK BKKBN Sudibyo Alimoeso menyerahkan cinderamata berupa paket buku pembangunan keluarga kepada Wakil Ketua Pansus Raperda Ketahanan Keluarga DPRD Jabar Yod Mintaraga di kantor Kementerian PP dan PA, Jakarta, 5 Juni 2014. (NAJIP HENDRA SP/DUAANAK.COM)

JAKARTA – DUAANAK.COM

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menyambut baik rencananya terbitnya peraturan daerah (Perda) tentang ketahanan keluarga di Jawa Barat.  Sambutan antusias tersebut disampaikan Deputi Keluarga Sejahtera dan Pembangunan Keluarga (KSPK) BKKBN Sudibyo Alimoeso saat menghadiri hearing Raperda Ketahanan Keluarga Jawa Barat di kantor Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PP dan PA), Jakarta, Kamis 5 Juni 2014. Tak hanya itu, Sudibyo juga mengaku bersedia membantu Pantia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat untuk menyempurnakan raperda tersebut.

“Raperda ini bakal jadi perda pertama tentang ketahanan keluarga di Indonesia. BKKBN dengan senang hati siap membantu menyempurnakan (raperda) sekaligus menyosialisasikannya setelah kelak disahkan menjadi perda. Saat ini ada momen penting menyangkut ketahanan keluarga, yakni Hari Keluarga Nasional (Harganas). Karena itu, sangat tepat bila raperda ini disahkan pada saat Harganas,” kata Sudibyo bersemangat.

Bagi Sudibyo, penerbitan perda ketahanan keluarga di Jawa Barat merupakan salah satu contoh konkret partisipasi pemerintah daerah dalam pembangunan keluarga. Sesuai Undang-undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (PKPK), pembangunan keluarga merupakan tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah. Dia menyebutnya sebuah kemitraan yang luar biasa.

Ketahanan keluarga, sambung Sudibyo, menjadi sangat penting di tengah besarnya tantangan pembangunan keluarga di Indonesia. Apalagi, saat ini terdapat sekitar 21 juta penduduk lanjut usia (Lansia) dan 24 juta penduduk di bawah lima tahun (Balita) di Indonesia. Jumlah tersebut mensyaratkan sebuah ketahanan keluarga agar fungsi-fungsi keluarga dapat berjalan optimal. Keluarga harus berdaya dan memiliki ketahanan. Tanpa itu, sebagaimana halnya penduduk, keluarga yang besar hanya akan menjadi beban pembangunan.

“Kami di BKKBN siap ‘membawa’ perda ini ke daerah-daerah lain di Indonesia agar provinsi lain juga mengikuti Jawa Barat. Kantor kami terbuka bagi Bapak dan Ibu anggota DPRD Jawa Barat untuk berdiskusi banyak hal tentang ketahanan keluarga. Ada banyak referensi dan data yang berkaitan dengan ketahanan keluarga. Kalaupun tidak bersedia datang ke Halim (kantor BKKBN Pusat di Jalan Permata, Halim Perdanakusuma, Jakarta), kami siap datang ke Bandung. Ini kemitraan luar biasa antara pemerintah daerah dengan DPRD untuk menghasilkan sebuah perda tentang keluarga. Kami sangat mengapresiasi. Semoga raperda ini bisa segera disahkan,” tandas doktor bidang ilmu manajemen pemerintahan tersebut.

Secara khusus, Sudibyo mengaku bersyukur karena raperda telah memasukkan delapan fungsi keluarga di dalamnya. Kedelapan fungsi tersebut meliputi keagamaan, sosial budaya, cinta kasih, perlindungan, reproduksi, sosialisasi dan pendidikan, ekonomi, dan pembinaan lingkungan. Dengan begitu, ke depan tinggal sejauh mana perda tersebut diimplementasikan.

Sementara itu, Wakil Ketua Pansus Raperda Ketahanan Keluarga DPRD Jawa Barat Yod Mintaraga mengungkapkan, penerbitan perda memiliki makna penting di tengah berkembangnya berbagai masalah kehidupan di masyarakat. Kekerasan dalam rumah tangga atau maraknya kekerasan terhadap anak yang belakangan mengemuka di tengah masyarakat pada dasarnya timbul akibat rapuhnya ketahanan keluarga. Politikus Partai Golkar ini percaya bahwa masyarakat yang kuat bersumber pada kekuatan keluarga. Pun dengan ketahanan sebuah bangsa yang sangat ditopang ketahanan keluarga.

“Jawa Barat ini merupakan hinterland ibu kota dengan jumlah penduduk sekitar 44 juta. Posisi strategis ini harus ditopang dengan ketahanan keluarga karena kuatnya masyarakat Jawa Barat sangat berpengaruh kepada kekuatan negara. Karena itu, perlu dibuat sebuah perda yang khusus memperhatikan aspek ketahanan keluarga. Kami menargetkan raperda ini bisa disahkan menjadi perda pada 12 Juni mendatang,” kata Yod.

Selain dihadiri pimpinan dan angota pansus, hearing juga dihadiri pimpinan Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (BP3AKB) Jawa Barat dan Kepala Perwakilan BKKBN Jawa Barat Siti Fathonah. Rombongan diterima Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Politik Sosial dan Hukum Kementerian PP dan PA Heru Kasidi dan Biro Hukum di Kementerian yang sama. Adapun dari BKKBN Pusat, selain Sudibyo Alimoeso, turut hadir Direktur Bina Ketahanan Lansia Elizabeth Kunji.(NJP)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top