Home / Berita Utama / Begini Bila PLKB Jadi Pegawai Pusat

Begini Bila PLKB Jadi Pegawai Pusat

Sejumlah PLKB/PKB dan TPD Kabupaten Sukabumi memberikan salam KB dari atas sepeda motor yang menjadi operasional penggerakkan program KKBPK. (NAJIP HENDRA SP/DUAANAK.COM)

Sejumlah PLKB/PKB dan TPD Kabupaten Sukabumi memberikan salam KB dari atas sepeda motor yang menjadi operasional penggerakkan program KKBPK. (NAJIP HENDRA SP/DUAANAK.COM)

BANDUNG – DUAANAK.COM

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah seperti membukakan pintu bagi petugas lapangan keluarga berencana (PLKB) dan penyuluh keluarga berencana (PKB) untuk kembali ke rumah lama. Rumah yang ditinggalkan seiring bergulirnya babak desentralisasi yang menjadikan mereka sebagai pegawai daerah. Mari kita lihat plus dan minus kembalinya PLKB/PKB menjadi pegawai pusat.

Dalam kondisi pegawai daerah seperti saat ini, status para PLKB tetap sebagai petugas KB dan jabatan fungsional tidak hilang. Adapun PKB sebagai jabatan fungsional hilang, sehingga statusnya menjadi staf biasa. Meski begitu, tetap melaksanakan tugas sebagai penyuluh. Dalam banyak kasus, PKB dialihtugaskan ke berbagai instansi di daerah tanpa memperhatikan keahlian yang dimiliki. Tentu, ada juga PKB yang mendapat kesempatan promosi menduduki jabatan eselon IV, III, dan eselon II.

Nah, dengan terbitnya Undang-undang 23/2014 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 120/253/Sj tentang Penyelenggaraan Urusan, pengelolaan tenaga Penyuluh KB/PLKB menjadi kewenangan Pemerintahan Pusat. Sementara daerah mempunyai tugas pendayagunaan tenaga PKB/PLKB. Hal ini dikhawatirkan memicu tarik-ulur kepentingan antara manfaat dan tantangan. Hasil kajian tim Perwakilan BKKBN Jawa Barat menghasilkan catatan sebagai berikut.

Tim BKKBN Jabar mengkaji secara khusus alih satus dari sisi kepegawaian dan opersional. Dari sisi kepegawaian, pengalihan PKB/PLKB ke pusat diyakini bakal menjadikan penjenjangan karir khusus, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Mereka tidak terbatas dengan kuota di kabupaten dan kota yang bersangkutan. Sebagai contoh, Kabupaten Bandung memiliki kuota untuk PKB Ahli Madya 10 orang. Apabila kuota sudah terpenuhi, maka pegawai di bawahnya tidak bisa  naik golongan sampai adanya kekosongan.

Jenjang karir ini didukung dengan fasilitas memadai karena pemerintah pusat memiliki kekhususan dalam pembinaan kesejahteraan. Pegawai pusat juga tidak terpengaruh dengan adanya mutasi pegawai, terutama kemungkinan pindah ke instansi lain.

Dari sisi operasional, PKB/PLKB akan lebih fokus melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai standar yang telah ditetapkan. Meski memiliki area kerja di daerah, mereka tidak terlalu memikirkan muatan lokal sebagai imbas dari kebijakan kabupaten dan kota setempat. Dalam hal ini, penilaian akreditasi fokus pada tugas pokok dan fungsi.

Meski begitu, pengalihan PKB/PLKB menjadi pegawai pusat memiliki sejumlah tantangan, baik kepegawaian maupun operasional. Dari sisi kepegawaian, harus diakui pengembangan karir dan promosi sangat terbatas karena tidak bisa mendapat promosi untuk jabatan di lingkungan pemerintah daerah. Kondisi ini berpotensi memicu kejenuhan yang dikhawatirkan berakibat pada penurunan kinerja. Padahal, selama ini banyak PKB/PLKB yang menduduki jabatan di berbagai instansi.

Tantangan berikutnya, rentang kendali penilaian akreditasi sangat jauh dan membutuhkan birokrasi panjang. Pengalaman selama ini, ketika akreditasi dilakukan di tingkat provinsi, banyak ketidaksesuaian antara indikator provinsi dengan penilaian atasan setempat. Apalagi bila kemudian PKB/PLKB merasa sebagai pegawai pusat. Sebagai contoh, pusat bisa saja lebih menitikberatkan pada karya ilmiah. Di sisi lain, kabupaten dan kota lebih cenderung pada operasional pembinaan di desa. Di samping itu, penempatan PKB Ahli Madya ke atas yang sudah tidak layak bertugas di desa akan berbenturan dengan struktur yang dimiliki kabupaten/kota. Walhasil, pemerintah daerah akan sulit menempatkan PKB/PLKB  sesuai dengan pangkat dan golongan yang dimiliki.

Menyoal fasilitas, pemerintah pusat tidak dapat dipastikan memberikan fasilitas lebih memadai dari pemerintah daerah. Sekadar contoh, tunjangan daerah DKI Jakarta jauh lebih tinggi dari fasillitas yang diberikan pemerintah pusat. Di samping itu, ada beberapa kabupaten/kota yang memberikan fasilitas lebih tinggi dan terus meningkat.

Tantangan oerasional tak kalah besarnya. Kali ini menyangkut munculnya dualisme kepemimpinan. Secara administratif, PKB/PLKB bertanggungjawab kepada permintah pusat. Namun, secara operasional bertanggungjawab kepada pemerintah kabupaten/kota. Di sini, kabupaten/kota tidak bisa langsung memberikan reward dan punishment tanpa melalui pemerintah pusat. Hal ini dianggap bakal menyulitkan pembinaan pegawai.

Sisi pembiayaan operasional di tingkat desa juga akan terhambat manakala tetap dibebankan kepada daerah. Selama ini pendanaan kegiatan di tingkat desa yang dilaksanakan lembaga vertikal tidak bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), melainkan mengandalkan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

Benang makin kusut bila dihubungkan dengan nomenklatur kelembagaan. Di kabupaten dan kota, pada umumnya perangkat daerah yang membidangi kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga (KKBPK) tidaklah berdiri sendiri, melainkan menyatu dengan urusan lain. Pada saat yang sama PKB/PLKB khusus untuk program KKBPK. Bila kemudian pemerintah daerah mengangkat petugas lain, muncul kekhawatiran terjadinya tumpang tindih satu sama lain.

Patut mendapat perhatian juga keberadaan kepala unit pelaksana teknis (UPT), pengawas, koordinator PLKB yang nota bene merupakan pegawai daerah. Jalur komando yang menyimpang antara daerah-pusat dikhawatirkan tidak efektif manakala pegawai pusat tidak merasa bahwa target yang ditetapkan pemerintah daerah bukan menjadi tanggung jawabnya. Pada saat yang sama, pada umumnya rasio PKB/PLKB dan jumlah desa tidaklah berimbang. Ini menyulitkan manakala daerah berkeinginan menambah pegawai.

Karena itu, apabila pemerintah pusat mengembalikan program KKBPK menjadi kewenangan pusat, sejatinya seluruh kewenangan termasuk kelembagaan di kabupaten dan kota turut ditarik ke pusat. Bila yang ditarik hanya PKB/PLKB, maka yang kemudian bakal muncul  adalah kebijakan dan operasional di daerah.

Bila kemudian hanya PKB/PLKB yang ditarik ke pusat, maka pemerintah berkewajiban menyediakan jumlah petugas memadai, baik jumlah maupun profesionalitasnya. Saat ini, wacana penarikan PLKB menjadi pro dan kontra cukup serius. Pihak yang menyatakan setuju pada umumnya datang dari mereka yang tidak mendapat promosi di kabupaten dan kota. Sedangkan penolakan datang dari mereka yang menikmati berkah otonomi daerah.(*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top