Home / Berita Utama / 3+1: Jurus Jabar Hadapi 2019

3+1: Jurus Jabar Hadapi 2019

Sekretaris Utama BKKBN Nofrijal, Sekretaris Daerah Jawa Barat Iwa Karniwa, Kepala Perwakilan BKKBN Jawa Barat Teguh Santoso, Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Jawa Barat Lina Marlina Ruzhanul Ulum, Ketua Ketua Dharma Wanita Persatuan Jabar Elly Rosita Kaniwa, dan Ketua Darma Wanita Persatuan BKKBN Perwakilan Jawa Barat Kunkun Dewi Santoso berpose bersama usai pembukaan Rapat Kerja Daerah Pembangunan Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga Jawa Barat 2019 di Grand Auila Hotel, Kota Bandung. (NAJIP HENDRA SP/DUAANAK.COM)

Tahun 2019 begitu istimewa. Seluruh lembaga negara, kementerian maupun nonkementerian, bakal ditagih hasil pekerjaannya selama lima tahun terakhir. Tagihan ini seiring dengan berakhirnya satu periode perencanaan jangka menengah nasional 2014-2019. Sebagai tahun penutup, tentu BKKBN menyiapkan jurus jitu. Inilah jurus jitu itu: 3+1.

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) melihat ada empat isu utama pembangunan kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga (KKBPK) pada 2019. Keempat isu strategis tersebut diformulasikan ke dalam skema 3+1, meliputi: 1) Pembinaan dan peningkatan kesertaan ber-KB; 2) Pemetaan kampung KB; 3) Penguatan potensi desa; plus Percepatan penurunan stunting.

Isu pertama ditindaklanjuti dengan menggulirkan dua strategi operasional. Pertama, peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB di era JKN. Kedua, peningkatan kualitas dan kuantitas (cakupan) data dan informasi program KKBPK. Strategi pertama diturunkan ke dalam sejumlah program, meliputi: pemenuhan dan permintaan alat dan obat kontrasepsi, peningkatan pembinaan pelayanan KB (provider pelayanan), pelayanan KB di wilayah DTPK, pembinaan pelayanan KB mandiri, dan sosialisasi, promosi dan konseling kesehatan dan hak reproduksi berbasis komunitas (Pro PN).

Adapun strategi kedua diturunkan menjadi dua program. Yakni, peningkatan kualitas pencatatan dan pelaporan program KKBPK dan peningkatan cakupan dan kualitas hasil pendataan keluarga.

Kampung KB juga menjadi salah satu fokus perhatian BKKBN dalam menutup periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2014-2019. Pemetaan kampung KB dilakukan dengan penguatan advokasi dan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) program KKBPK dan penguatan kampung KB itu sendiri.

Penguatan advokasi dan KIE dilakukan dengan tiga cara. Pertama, peningkatan advokasi pada para pemangku kebijakan (kepala daerah, DPRD, dinas atau sektor terkait). Kedua, penguatan kemitraan pelaksanaan program KKBPK (TNI, Polri, Dinas Kesehatan, PKK, pramuka, perguruan tinggi). Ketiga, pemanfaatan media sosial sebagai sarana advokasi dan KIE sesuai era 4.0.

Bagaimana dengan penguatan kampung KB? Upaya ini ditempuh melalui enam program, meliputi: 1) Pengembangan analisis dampak kependudukan (Rumah Dataku); 2) Pemetaan kampung KB berdasarkan klasifikasi dasar, berkembang, dan mandiri; 3) Penajaman intervensi, satu desa tertinggal-satu kampung KB=satu desa stunting; 4) Penguatan peran aktif lintas sektor dalam pelaksanaan kampung KB; 5) Optimalisasi pemanfaatan potensi desa (SDM, Dana DAK (BO-KB), dan dana Desa) dalam operasionalisasi kampung KB; 6) Penguatan kapasitas penyuluh KB untuk dapat melakukan advokasi dan kolaborasi dengan berbagai pihak (implementasi pentahelix).   

Desa menjadi salah satu primadona sejak hadirnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Terkait dengan itu, wajar bila kemudian BKKBN menilai desa sebagai salah satu isu strategis yang perlu mendapat perhatian khusus. Isu desa ini disikapi dengan menggulirkan dua strategi: Penguatan regulasi dan kelembagaan program KKBPK dan Optimalisasi tenaga lapangan KB dan mekanisme operasional program di lini lapangan.

Strategi pertama ditempuh melalui empat langkah. Yakni, 1) Pengembangan regulasi/kebijakan untuk program KKBPK sesuai UU No. 52/2009 dan PP. 87/2016, regulasi dana desa, dan lainnya; 2) Fasilitasi pembentukan kelembagaan daerah (UU No. 23/2014); 3) Pemaduan kebijakan kependudukan dan KB; 4) Pengembangan dan pemanfaatan GDPK sebagai dasar perencanaan dan pembangunan desa.

Adapun strategi kedua dengan menggulirkan delapan langkah. Kedelapan langkah tersebut diperkuat dengan keluarnya dua peraturan kepala BKKN, sekaligus dua langah awal sebelum enam langkah berikutnya. Yakni, 1) Memastikan berjalannya mekanisme operasional di lini lapangan yg bersumber pembiayaannya dari APBN, DAK, dan APBD Kabupaten/Kota; 2) Pembinaan PPKBD/Pos KB Desa dan Sub PPKBD/Sub Pos KB Desa oleh PLKB/PKB; 3) Pembinaan kelompok kegiatan (BKB, BKR, BKL dan UPPKS) oleh tenaga lapapangan KB; 4) Pembinaan kelompok KB oleh oleh tenaga lapangan KB; 5) Pembinaan kesertaan ber-KB MKJP; 6) Pembinaan lainnya sesuai dengan kontrak kinerja.

Stunting tak kalah menarik. Isu +1 ini menjadi sorotan karena bersinggungan dengan program KKBPK. Nah, dua hal yang dilakukan menyikapi isu stategis ini adalah pembinaan remaja dan penguatan program pembangunan keluarga. Pembinaan remaja dilakukan melalui penguatan kampanye program Generasi Berencana (Genre) dan materi  perencanaan kehidupan berkeluarga bagi remaja (PKBR), penguatan pengelolaan BKR dan PIK R/M, pengembangan pendidikan kependudukan jalur formal, nonformal dan informal, dan optimalisasi keberadaan dan pengelolaan Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) dan Satuan Karya Pramuka Keluarga Berencana (Saka Kencana).

Sementara penguatan program pembangunan keluarga dilakukan dengan menempuh lima hal. Yakni, 1) Peningkatan promosi pengasuhan 1.000 hari pertama kehidupan; 2) Perwujudan keluarga berkualitas melalui program orang tua hebat; 3) Peningkatan pemahaman dan kesadaran tentang delapan fungsi keluarga; 4) Pembinaan kesertaan ber-KB bagi PUS anggota poktan (BKB, BKR, BKL, UPPKS); 5) Penguatan peran PPKS dalam peningkatan  ketahanan keluarga.

Kepala Bidang Advokasi, Penggerakkan, dan Informasi (Adpin) Elma Triyulianti menjelaskan, lahirnya formula 3+1 sebagai strategi operasional BKKBN dalam menghadapi 2019 ini tidak lepas dari kondisi faktual Jawa Barat saat ini. Mengacu pada hasil Survei Penduduk Antarsensus (Supas) 2015, Jawa Barat diproyeksikan dihuni 49,02 juta jiwa pada 2019. Laju pertumbuhan penduduk (LPP) Jabar juga terbilang tinggi, 1,63 persen.

Kemudian, angka kelahiran total (TFR) Jawa Barat turun melandai berdasarkan SDKI 2017, yaitu dari 2,6 (2007) menjadi 2,5 (2012) dan 2,4 (2017).  Sementara berdasarkan SKAP 2018, angkanya 2,49. Median usia kawin pertama (UKP) Wanita usia 25-49 tahun masih 20,2 tahun. Di daerah perkotaan sebesar 22,2 tahun, di perdesaan 19,6 tahun. Adapun ASFR 15-19 tahun sebesar 35/1.000 Wus usia 15-19.

Secara demografis, struktur usia produktif Jabar relatif besar, 68.84 persen. Sayangnya, namun kualitas dan produktivitas relatif rendah. Ini ditandai dengan indeks pembangunan manusia (IPM) jawa Barat sebesar 70,69, masih di bawah IPM nasional sebesar 70,81.(*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top