Home / Artikel / Selamat Datang Menteri Kependudukan

Selamat Datang Menteri Kependudukan

H. Soeroso Dasar, Ketua IPKB Jawa Barat. (DOK. DUAANAK.COM)

H. Soeroso Dasar, Ketua IPKB Jawa Barat. (DOK. DUAANAK.COM)

Oleh H. Soeroso Dasar
Ketua IPKB Jawa Barat

Igor Ansoff dalam  bukunya Implanting Strategic Management menulis, “Saat ini kita berada pada tahapan discountinues dan supriseful.” Periode di mana data base tidak bisa dijadikan satu-satunya acuan dalam menentukan kebijakan, karena periode ini penuh dengan berbagai kejutan. Para perencana pembangunan negeri membutuhkan talenta lebih, karena pada periode ini faktor eksternal begitu dominan memberikan warna dalam kehidupan. Peningkatan peradaban manusia di era dunia tanpa penyekat, membuat seolah bala tentara yang berbaris menunggu perintah komandan. Sang komandan adalah media. Bila kita tidak bisa memilah secara cerdas informasi yang datang, malapetakalah yang sudah menanti.   Kedahsyatan media dalam mempengaruhi perilaku manusia tidak perlu disangsikan lagi. Untuk itu, banyak kelompok yang menguasai media demi memenuhi syahwat politik, ekonomi, dan lainnya.

Di tengah ingar-bingarnya dunia politik negeri hari hari ini, tesis Igor Ansoff semakin terbukti. Ketika calon DPD Jabar terpilih melenggang ke Senayan mantan Bupati Garut. Atau dua anak mantan Gubernur Banten tercatat sebagai calon anggata DPR-RI tahun 2014-2019. Begitu juga naiknya perolehan PKB yang cukup signifikan. Kejutan kejutan seperti ini mampu mematahkan banyak pengamat politik yang sering muncul pandangannya di media. Bahkan, proyeksi yang dilakukan berbagai lembaga survei pun meleset. Mirip ketika Barack Obama menjadi orang nomor satu di AS. Mana mungkin seorang kulit hitam bisa menjadi presiden yang didominasi kulit putih. Dari berbagai kejutan tadi, mungkinkah akan ada kejutan baru yang  dirancang presiden terpilih nanti? Sebuah diskusi “warung kopi” para pemerhati kependudukan di Bandung, berdoa dan berharap akan ada kejutan lain. Yakni, pada jajaran kabinet mendatang ada Menteri Kependudukan dan Keluarga Berencana, bahkan kalau mungkin juga  ada Menteri Koordinator Kependudukan dan Kesejahteraan Rakyat.

Mimpi itu bukan tidak beralasan. Betapa tidak, dengan lebih dari 250 juta penduduk, pengendalian jumlahnya sampai hari ini hanya diurus sebuah badan, lembaga pemerintah nonkementerian. Padahal, inti dari seluruh persoalan pembangunan adalah masalah hulu, yakni pertumbuhan penduduk. Kita bukan tidak melaksanakan pembangunan selama ini, tetapi hasil pembangunan itu habis tergerus oleh laju pertumbuhan penduduk. Selama ini kita silau dan terpaku pada sisi supply, padahal ada sisi lain yang lebih menentukan yakni demand. Sayangnya sisi demand tidak pernah menjadi perhitungan. Banyak yang mengungkapkan kembali romantisme Orde Baru, di mana kemudahan sandang, pangan, dan papan relatif menjanjikan. Salah satu sebabnya adalah laju pertumbuhan demand (penduduk) ditekan secara ketat. Ukuran keberhasilan kepala daerah –salah satunya– adalah bagaimana angka peserta progam KB. Kalau jelek, tamatlah karier sang pejabat itu. Maka berbagai program swasembada pun muncul, seperti swasembada pangan, dan lainnya. Kini, janji-janji swasembada pun datang dari mulut calon presiden. Katanya swasembada untuk mengangkat harga diri dan peradaban bangsa. Bisakah itu?  Bisakah kita menghentikan impor beras, garam, daging, buah buahan, kedelai, dan lainnya? Sementara jumlah penduduk (demand) terus meningkat?

Sangat beralasan apabila pertumbuhan penduduk harus dikendalikan sesegera mungkin. Karena dampaknya akan terjadi di berbagai lini kehidupan. Mulai dari rusaknya lingkungan, kelangkaan sumber daya, kemiskinan, pengangguran dan lainnya. Macet bukan karena banyak mobil, tetapi banyak manusia. Banjir bukan karena petani berladang di gunung atau bantaran sungai, tetapi karena banyak manusia. Kelangkaan dan mahalnya minyak bukan karena banyak penggunaan, tetapi banyak manusia. Sayangnya, kita selama ini seperti pemadam kebakaran. Para menteri yang mengurus masalah hilir begitu banyak, tetapi yang mengurusi masalah hulu tidak ada. Maka tidak perlu terkejut bila beban pembangunan semakin berat. Sebesar apa pun laju pertumbuhan ekonomi dipacu bila pertumbuhan penduduk (pembagi) tidak dikendalikan, semua akan sia-sia. Maka sangatlah tepat apabila seorang calon presiden yang akan memperebutkan kursi RI satu pernah mengatakan tantangan terbesar Republik ini ke depan adalah: (i) kelangkaan sumber daya alam, (ii) korupsi, (iii) jumlah penduduk yang besar. Ya, memang menggelikan bila kita cermati  guyonan para pengamat kependudukan. Penduduk yang lebih 250 juta tidak ada menterinya, sedangkan ikan di laut aaja ada menterinya. Sungguh suatu keajaiban luar biasa di negeri ini. Sementara itu, penekanan laju pertumbuhan penduduk untuk mencapai penduduk seimbang sulit terjadi dalam waktu yang singkat. Bahkan “ledakan penduduk” dikhawatirkan muncul, dan bonus demografi akan lewat begitu saja tanpa memberikan makna.

Pemerintah cenderung setengah hati menyelesaikan persoalan kependudukan. Sejak era reformasi, anggaran dipangkas tinggal setengahnya. Kalaupun anggaran naik, tidaklah signifikan. Reposisi program sulit terwujud karena kewenangannya terdapat pada tiga lembaga: Kementrian Kesehatan, Kementrian Dalam Negeri, dan BKKBN. Desentralisasi, di mana kewenangan ada di kabupaten/kota, semakin melemahkan dan memperpanjang rantai birokrasi. Bagaimana mengkoordinasikan masalah mobilitas? Sedangkan “tarik-menarik” penduduk akan semakin kencang ketika proses pembangunan berputar semakin cepat? Bukankah ini harga dari suatu proses pembangunan yang sedang berlangsung? Lantas bagaimana penataan manusianya, sehingga sektor pembangunan bisa ditata lebih baik?

Para ahli manajemen mengatakan, manajemen yang kurus bukan berarti efisien. Sedangkan manajemen yang gemuk tidak berarti terjadi pemborosan. Manajemen yang ideal, adalah yang sesuai dengan tuntutan zaman. Nah, dengan pertimbangan inilah maka sebuah kementerian yang mengurusi masalah kependudukan sudah saatnya ada di Republik ini. Dengan adanya kementerian kependudukan, semua data kependudukan, kebijakan kependudukan, pengendalian kuantitas kependudukan, penyebaran yang ideal, dan strategi pembangunan yang berdasarkan people-centered development benar benar akan terwujud. Ya, merujuk pendapat Igor Ansoff, di mana akan terjadi kejutan kejutan, dan para ahli manajemen mengatakan bahwa yang ideal adalah yang sesuai dengan tuntutan zaman. Maka tidak salah bila mimpi akan muncul Menteri Kependudukan pada kabinet yang akan datang bisa terwujud. Semoga demikian adanya. Amin.(*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top