Home / Artikel / Data oh Data! Sinarmu Merajalela

Data oh Data! Sinarmu Merajalela

Manfaat Data KB dari Masa ke Masa

Rukman Heryana (Mantan Kepala BKKBN Jawa Barat)

Rukman Heryana (Mantan Kepala BKKBN Jawa Barat)

Oleh Rukman Heryana

Setelah ditetapkan sebagai petugas di satu Desa dan menemui Kepala Desa, Tugas Utama dan pertama seorang PLKB ditahun tujuhpuluhan adalah kunjungan ke tingkat RT. Mengawali kunjungan  menemui Ketua RT, untuk “sampurasun”, ”Kulonuwun,” atau “permisi’ akan menggarap KB di RT tersebut.

Diskusi sederhana PLKB menanyakan batas wilayah ke RT-an;

Sang RT menjawab : “Mantri (panggilan ke PLKB), rata-rata ke petugas kecamatan baik Jupen, Jasos, Penmas, dsb suka disebut mantri.

Mantri batas-batas di RT kita itu :

Sebelah Utara: “Rungkun Awi” (Rumpun Pohon Bambu), berjejer ada haur koneng (bambu Kuning), Awi wulung (bambu hitam yang biasa dipakai hiasan dinding), sebelah Barat ada tajug/langgar, sebelah timur istal kuda dan sebelah selatan tampian/MCK.

Diskusi berikutnya menanyakan tokoh-tokoh masyarakat, yang ditanyakan biasanya imam tajug, guru mengaji dan tokoh kaya yang suka membantu masyarakat.

Diskusi ketiga PLKB meminta untuk mengadakan group meeting/riungan di RT dengan seluruh warga dan tokoh-tokoh masyarakat. Biasanya tidak sulit untuk disepakati, asal dilaksanakan sore hari. Bahkan banyak RT yang langsung menyanggupi keesokan harinya.

Setelah diskusi dirumah. Apakah Pak RT bisa mengantar keliling untuk melihat wilayah dan mengunjungi tokoh? Demikian pertanyaan PLKB setengah nada permohonan. RT saat itu sangat respon, pertama kunjungan PLKB di sore hari dan tidak mengganggu kerja, kedua kedatangan petugas kecamatan dianggap penghormatan kepada RT.

Keliling itu ada dua tujuan:

  1. Untuk melihat batas-batas RT dan sekaligus oleh PLKB digambar kasar/sket dalam kertas sementara.
  2. Mengunjungi rumah tokoh untuk mengundang hadir dalam group meeting.

Selain itu Pak RT kalau ketemu warga baik di jalan maupun di rumah warga  sekaligus juga mengundang dalam group meeting.

Tahap berikutnya adalah group meeting/penyuluhan kelompok (belum ada istilah KIE). Apabila dilakukan keesokan harinya, langsung mengadakan group meeting, tapi apabila di RT belum siap untuk group meeting dan ada jeda waktu hari lain, maka esoknya PLKB melakukan dulu kegiatan yang sama di RT lain tapi masih wilayah RK/RW tersebut.

Group meeting biasanya dilaksanakan di tajug atau rumah ketua RT, pesertanya banyak sekali hampir seluruh warga dan tokoh hadir, karena saat itu masih gampang mengumpulkan orang.

“Ada petugas sekarang yang mengatakan mengumpulkan orang itu susah pak….’’betul..apa betul???”

Sudah berapa kali dicoba???? Coba lagi. Asal melalui mekanisme yang baik, tidak terlalu mengganggu kegiatan masyarakat. Dilakukan saat santai, acaranya menarik, tidak terlalu sering….. Kayanya masih bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Di group meeting PLKB menjelaskan program KB yaitu “ngantur ngandung nu rimbitan, mawa jalan kabagjaan” alias pengaturan kelahiran. Inti penjelasan adalah empat terlalu (4T) tea..

Orang Jakarta meni ti popolotot waktu penulis ikut rapat, menegaskan pokoknya sekarang itu KIE kita harus 4T. Pedah diingatkan oleh Menkes.

“Tuh kang Rahmat, ceu Yani bilang sama orang betawi, kita mah menjelaskan 4T itu sejak abad awal program KB, he..he…”

Ceu Elma: macam-macam cara PLKB dulu, menyampaikan penyuluhan. Ada yang gaya Ulama dengan dalil dan hadist, ada gaya orator/politikus, kebanyakan pakai stand up comedy atau dengan  heureuy, sisindiran, lagu dan dongeng, eta teh tos aya ti baheula na.

Makanya penulis salut ka Kang Rudi dan ceu Elma yang melaksanakan lomba KIE KB ala stand up comedy, tapi agar dilaksanakan dengan cara yang lebih sistematis, jangan sampai setelah lomba kesananya ga ada apa-apanya.

Dalam group meeting sudah samar-samar kelihatan hasilnya tentang program KB. Ada yang menyambut baik, dan dia sudah menggunakan cara-cara penjarangan kehamilan dengan cara diurut paraji, makan jamu-jamuan, bahkan ada yang pakai ramuan membahayakan. Ada juga yang baeud alias tidak setuju. Saat group meeting kita janji akan melaksanakan anjang sono alias face to face comunication ke rumah-rumah.

Tahap selanjutnya adalah kunjungan rumah bersama RT.

“Ini kewajiban utama PLKB sebagai syarat untuk mendapat gaji/honor yang disyaratkan membawa data 150 kunjungan rumah dan mendapat 10 akseptor per bulan.” Kalau tidak memenuhi itu, maka honornya tidak diberikan sampai kewajibannya dilaksanakan/hutangnya dilunasi.

Karena dilaksanakan sore hari dan setiap rumah kunjungannya cukup lama, maka  rata-rata paling banyak 10 rumah per hari, sehingga satu RT dilaksanakan pada 3-4 hari. Pada saat kunjungan ada yang menerima dengan baik, ada juga yang ngumpet atau sengaja tidak ada dirumah karena takut disuruh KB.

Dalam kunjungan rumah dimantapkan kembali penyuluhan yang disampaikan saat group meeting kepada pasangan suami istri termasuk cara-cara kontrasepsi.

Hasil kunjungan dicatat dalam daftar ELCO/PUS. Sebagai data awal PLKB. Hasil itu beda-beda; ada yang menolak, pikir-pikir dan menerima/setuju KB. Yang pikir-pikir dan setuju KB langsung diberi si kartu biru/SP (surat pengantar), untuk datang ke klinik KB saat hari buka klinik di kecamatan (dulu tidak buka tiap hari), untuk mendapatkan pelayanan.

Pada saat kunjungan rumah juga diletakkan gambar/posisi rumah di sket peta yang dibuat sebelumnya, maka peta dulu tidak berjejer seperti sekarang tapi benar-benar letaknya sesuai dengan aslinya yang kemudian dirapikan oleh PLKB dirumahnya dengan peta yang bagus. Hasil kunjungan rumah direkap, berapa yang menerima, pikir-pikir dan menolak, serta berapa SP yang keluar.

Pada hari buka klinik PLKB menunggu calon akseptor di klinik. Hasilnya macam-macam, rata-rata yang diberi SP tidak datang semua, ada yang pikir-pikir datang ikut KB, bahkan yang menerima saat dikunjungi malah tidak datang. Langkah berikutnya bagi yang datang dan ber-KB dikunjungi lagi namanya follow up/kunjungan pembinaan, sedangkan yang tidak datang dilakukan revisit (kunjungan ulang untuk memantapkan kembali). Hasil pelayanan dimasukkan dalam daftar ELCO dan peta, dicatat/dirubah sesuai keikutsertaannya.

Demikian kawan-kawan, dulu bukan sengaja mendata, tapi melakukan kegiatan untuk mendapat data. Peserta KB ada, daftar ELCO dapat dan peta beres.

Semua data masih terpusat di PLKB dan klinik KB, peta pun belum dituangkan dalam duplek masih berupa buku di PLKB.

Setelah ibu Suhamah dan Ujang Sunarya merintis pembentukan Kelompok Akseptor di Sumedang, kemudian dikembangkan oleh Sriatono Sembada menjadi pos KB di Lembang serta dikemas menjadi struktur yang sistematis di Pasirjambu; catatan di kelompok akseptor di tahun 70an hanya satu buku, yaitu penerimaan dan pengeluaran pil ulang. Sang ketua kelompok akseptor mencatat berapa menerima dari PLKB, dibagikan kepada siapa saja (nama-nama tercatat) dan berapa sisa.

Data itu sederhana tetapi sungguh dinamis dan sangat menyentuh kepentingan operasional.

Di Tahun 80an Data Sederhana Tapi Manfaat Luar Biasa

Di era ini program KB tidak melaksanakan pendataan secara khusus, tapi mengembangkan catatan kelompok akseptor dari satu buku menjadi R/I Sub Pos KB/sub PPKBD. Catatan/ data ini dibuat semata untuk kepentingan pembinaan peserta KB, karena semua akseptor, baik AB (Akseptor Baru) maupun AA (Akseptor Aktif) tercatat dengan perkembangannya setiap bulan, kemudian rekapnya dilaporkan ke Pos KB yang dilanjutkan ke PLKB untuk pengisian laporan dallap, sedangkan F/II tetap merekam kejadian di klinik.

Bu Een Pos KB Desa Cibodas, Kec. Pasirjambu Kab. Bandung sangat pusing bila pada tanggal 29 setiap bulan masih ada Sub Pos KB yang belum melaporkan dengan rasa tanggung jawab beliau menjemput laporan ke tiap RW. Dengan demikian seorang Pos KB desa sangat paham jumlah akseptor KB se-desa, jumlah AB bulan itu dan jumlah drop out selama bulan yang bersangkutan.

Jakarta/BKKBN Pusat minta data ke Desa tentang peserta KB yang telah lebih dari 5 tahun di sebut akseptor lestari. Dibagi tiga kategori: Akseptor lestari 5 tahun, 10 tahun dan 15 tahun keatas.

Data ini mempunyai tujuan ganda yaitu :

  1. Untuk mendapatkan penghargaan dari Presiden
  2. Untuk mendapatkan bantuan kelapa hybrida dari dinas perkebunan/Menteri Pertanian

 

“tuh dulur-dulur jelas data teh, puguh tujuannana dan ada hasilnya, serta terasa manfaatnya. Akseptor terbina, bantuan dapat he..he..

Cuma di JABAR ada-ada saja R/I Sub Pos KB dibuat menjadi panca R (lima catatan) R/I Pil, R/I Suntik, R/I IUD dan sebagainya yang ditempat lain mah tidak ada.” Malah ditambah dengan tabel miring, dan tabel ajeg untuk kontrasepsi ulangan.

Tahun 1987 kita mengembangkan KB mandiri melalui lingkaran Biru, dengan tahapan pra mandiri, mandiri parsial dan mandiri penuh. Data KB mandiri tidak rumit, cukup diambil oleh penghubung DBSA (Dokter, Bidan Swasta dan Apotek) kemudian dilapor ke PPLKB untuk dimasukkan dalam F/II KB jalur swasta dan laporan dallap. Sedangkan kesertaan di desanya tetap masuk pada R/I Sub Pos KB.

Masa Gemilang/Kejayaan Data Program KB Terjadi di Era Tahun 90an

Setelah keluar UU no.10 Tahun 1992 tentang perkembangan penduduk dan pembangunan keluarga sejahtera, tugas dan fungsi BKKBN (program KB) sangat meningkat drastis. Karena itu pada era inilah dahsyatnya “Data” berikut segala manfaatnya. Pencanangan hari keluarga sebagai perubahan dari hari KB tahun 1992 di Lampung, tonggak sejarah yang Monumental.

Tahun 1994 kita melakukan pendataan yang menyeluruh di seluruh wilayah RI dengan tiga data pokok, yaitu data kependudukan, data KB dan data keluarga sejahtera. Data dimaksud untuk menopang tiga gerakan yaitu GRKS (Gerakan Reproduksi Keluarga Sejahtera), GKKS (Gerakan Ketahanan Keluarga Sejahtera), GEKS (Gerakan Ekonomi Keluarga Sejahtera).

Semarak pendataan mulai berkibar dimana-mana. Saat itu penulis sedang tugas di Kab.Pandeglang, melaksanakan pencanangan pendataan oleh Bupati di Pantai Carita, dihadiri para kader pendata di seluruh Kabupaten, dan mengundang Ibu Eli Pos KB Soreang untuk menyajikan cara atau mekanisme pengolahan data di tingkat desa.

Hasil pendataan, jelas digunakan:

  1. Untuk pembentukan bina-bina keluarga yang hampir 20 Poktan, ada BKBM (Bina Keluarga Baru Menikah), ada BKMM (Bina Keluarga Muda Mandiri) dan banyak lagi. Dibentuk kelompok Takesra, Kukesra yang anggotanya gabungan dari keluarga pra S, KS1, KS2, dsb.
  2. Di tingkat pusat, data digunakan untuk mencari biaya/anggaran program dari para pengusaha. Kita penuhi permintaan by name by address ke APINDO sehingga keluar kesepakatan Jimbaran Bali yang memberi 2.5% dari hasil perusahaan untuk program KB. Dibentuk Yayasan Dana Mandiri oleh Presiden. Disebar dananya ke Takesra, Kukesra dan KPKU. Maka terbantulah keluarga Pra Sejahtera yang jumlahnya puluhan juta keluarga di seluruh Indonesia.

Selain itu tahun 1996, waktu penulis tugas di Kab.Tangerang Pencanangan pendataan dibalik, kalau orang lain rumah Bupati di data oleh petugas dan kader, di Tangerang, Bupati (Pak Syaefullah Abdurahman) mendata salah satu keluarga Pra Sejahtera sebagai pencanangan pendataan. Merasa susahnya mendata tapi banyak manfaatnya data, tak segan-segan Bupati mengucurkan bantuan yang signifikan. Para kader pendata dibagi batik, BKKBN dapat biaya operasional termasuk diberi mobil baru untuk operasional.

Dahsyatnya data saat itu, peta yang dibuat dari R/I/KS, dipakai media sarasehan tingkat RT terutama lelang kepedulian dan saling membantu.

Kisah Saudara Undang, PLKB Kec. Curug beserta kadernya yang melakukan sarasehan di tiap RT telah mengubah wajah kampung kumuh menjadi kampung ceria/hegar. Di belakang Supermall Karawaci yang terbesar di Asia Tenggara saat itu, terdapat perkampungan kumuh. Keluarga pra S rata-rata rumahnya beralaskan tanah. Kegigihan sang PLKB dan Kader melakukan sarahsehan untuk mengetuk hati keluarga KS3 dan KS3 plus hampir satu desa terjadi plesteralisasi dan aladin (Atap lantai dan dinding). Alhamdulillah PLKB nya pun mendapat bantuan rumah dari Kades, karena belum punya rumah.

Lebih dahsyat lagi data pra S yang lantai tanah se-Kabupaten Tangerang, dipakai media KIE (blm ada istilah advokasi saat itu) kepada Bupati agar dilaksanakan plesterisasi. Bupati sangat respon,  mengundang seluruh pengusaha se- Kabupaten Tangerang untuk bersama melakukan plesterisasi rumah pra S, dengan panitia pembangunannya dipercayakan kepada BKKBN Tangerang.

Hasilnya puluhan container mengangkut semen dan pasir dibagikan ke kampung-kampung, pengerjaan plesterisasi secara gotong royong oleh antar warga.

Alhamdulilah puluhan ribu rumah diplester dan ribuan keluarga meningkat statusnya dari pra S menjadi KS 1.

Tahun 1996 ada lomba GPKPS (Gerakan Pembangunan Keluarga Pra Sejahtera) secara Nasional dan Alhamdulillah juara nasional dimenangkan oleh Kabupaten Tangerang. Piagam, piala dan hadiah diterima oleh Bupati, langsung dari Presiden Soeharto di Istana Negara Jakarta.

Sebagai juara GPKPS pak Haryono Suryono (Kepala BKKBN) minta agar Kabupaten Tangerang menjadi tuan rumah/pencanangan Takesra, Kukesra secara nasional.

Lapangan Cisoka Tangerang menjadi saksi sejarah gerakan TAKUKESRA.

Atas kucuran dana yang memadai dari Pemda, BKKBN Tangerang mampu menyajikan ORATORIUM KOLOSAL TAKUKESRA, yang dimainkan kurang lebih 400 orang. Acara ini cukup menghebohkan saat itu, karena peserta dan undangan dari seluruh Indonesia serta ditayangkan di beberapa televisi.

Tahun 1997 Indonesia mengalami Krismon (Krisis Moneter) yang mengakibatkan jatuhnya orde baru dan lengsernya Presiden Soeharto. Presiden Habibie selaku pengganti Presiden Soeharto, melaksanakan program jaring pengaman sosial (JPS) untuk membantu masyarakat yang terkena dampak krismon.

Program JPSBK (Jaring Pengaman Sosial Bidang Kesehatan) dan Raskin paling dulu diluncurkan, namun BAPENNAS kebingungan lantaran tidak punya data by name by address yang harus dibantu. Setelah setiap Departemen termasuk BPS tidak sanggup menyediakan data, maka tampilah BKKBN menyanggupi data tsb. Data dianggap solid, karena sudah 4 tahun dilakukan pendataan dengan segala semangat, menyeluruh, serta dilakukan perbaikan-perbaikan menuju kesempurnaan.

Sejak itulah BKKBN mempunyai reputasi bagus dibidang data karena hasil pendataan kita sangat bermanfaat bagi pembangunan bangsa di Republik ini. Bertahun-tahun pembagian raskin, JPSBK yang berkembang menjadi JAMKESMAS, JAMKESDA selalu memakai data BKKBN.

Selain pemerintah secara umum banyak juga instansi/departemen lain yang memanfaatkan data program KB, misalnya dinas-dinas yang akan memberikan bantuan memakai data dasar dari BKKBN. Beberapa Bupati tegas menggunakan data KB untuk operasional, sehingga legalisasi SKTM diserahkan ke dinas KB/BPPKB. Sekarang yang masih eksis yaitu Kabupaten Bandung dan Kota Bandung.

‘Kita Insan KB Sangat Bangga Dengan Manfaat Data Program KB’.

Era Menurunnya Pemanfaatan Data Program KB

Seiring dengan melemahnya komitmen pemerintah terhadap program KB, dimana kewenangan diserahkan ke otonomi daerah sambil tidak diberi petunjuk yang jelas, serta banyak para pemimpin yang secara terang-terangan ingin membubarkan BKKBN, maka program KB semakin tidak jelas arahnya.

Disamping itu pemerintah mengembalikan seluruh kewenangan legalisasi data kepada badan pusat statistik, maka data BKKBN semakin buram pemanfaatannya. Hal ini kurang disadari oleh BKKBN yang terus menggebu-gebu melakukan pendataan dan penyempurnaan datanya. Jakarta selalu menagih data.

Ada surat dari Mendagri kepada Gubernur,Bupati/walikota untuk melaksanakan pendataan.

Atuh…banyak kab/kota yang APBDnya hanya untuk pendataan, sedangkan untuk operasional lain tidak ada. Ini terjadi terutama di luar Jawa. Yang lebih mengerikan banyak OPD KB Kab/Kota yang belum memahami icon dan proses kerja program KB secara menyeluruh, sehingga banyak yang memacu pendataan berlebihan. PLKB dimarahi jika data belum selesai, tapi tidak pernah menegur kalau tidak melakukan KIE atau Rakor.

Penulis sampai saat ini kalau diskusi dengan teman-teman di lapangan yang diceritakan lebih banyak pendataan disbanding kegiatan lain, tapi jumlah dan analisa datanya kurang dipahami. Pendataan seolah olah dilaksanakan sepanjang tahun dari mulai tahap persiapan, pengambilan data, rekap dan sebagainya….. ‘ini sungguh melelahkan’.

Tapi aneh bin ajaib, data hasil kerja keras itu, tidak jelas pemanfatannya di pusat tidak dimanfaatkan seperti periode tahun 1990 an, apalagi di lapangan data yang banyak hanya menjadi Hiasan…

Pos KB ditanya jumlah akseptor saja tidak tahu??? katanya mendata terus…PLKB ditanya berapa Pra S yang ada, berapa yang rumahnya kurang dari 8 m2 per penghuni? Tidak bisa menjawab. Apalagi kalau sampai ke mengerjakannya.

Seorang Kepala OPD KB, mengundang penulis dalam pertemuan PLKB dan TPD. Beliau dengan lantang mengarahkan agar PLKB/TPD punya data, sekarang tidak punya data??

Penulis menjawab sebaliknya, Pak Kaban, PLKB bukan tidak punya data, tapi kebanyakan data bingung untuk mengerjakannya.

Sambil testimoni ke beberapa petugas, saya bertanya:

  1. “Bagaimana pemanfaatan dan usaha bagi rumah pra S yang berlantai tanah?”
  2. Bila punya CU/peserta KB aktif Pil 300 tapi dari BKKBN hanya diberi 100, bagaimana usahanya untuk memastikan bahwa mereka tidak DO?”.

Rata-rata di lapangan tidak bisa menjawab.

Kalau begitu, buat apa kita mendata berlebihan, kalau pemanfaatannya kurang jelas, bahkan banyak R/I hasil pendataan, menyimpannya saja asal-asalan!!!!

Kalau hanya sekedar untuk operasional sederhana tidak usah mendata payah-payah, bisa sambil berjalan.

Kawan-kawan silahkan datang kerumah ketua RT, RW atau kumpul sore-sore, walaupun tidak mendata, penulis yakin banyak mereka yang belum tahu 8 fungsi keluarga, 7 aspek perkembangan anak, 9 langkah orang tua hebat, 7 dimensi lansia tangguh, kontra indikasi IUD, pil KB dsb. Tidak usah di data langsung saja dieksekusi melalui KIE dan rencanakan operasional lanjutannya.

Mudah-mudahan dengan rencana pendataan tahun 2015 yang akan dilaksanakan secara besar-besaran, namun dengan data yang lebih simpel dan sederhana kita bisa lebih mudah memanfaatkannya karena dipahami oleh semua pihak. Disamping itu mudah-mudahan pula data ke depan akan mengangkat kembali masa kejayaan pemanfaatan data program KB di Republik ini seperti pada masa tahun 90an.

Kade lur…dilapangan jangan sampai :

Hirup katungkul ku CU,

Paeh teu nyaho di data,

Hees kerek di leketek ku SPJ

Mun jalan-jalan diudag-udag laporan

Nauzubillahi min dzaliq.

 Data oh data…

Kau sebagai pelita bagi yang mau bekerja

Kau sebagai penerang bagi yang mau berjuang

Kau sebagai lilin bagi orang yang rajin

Kau sebagai api bagi yang mau berbakti…

Demi kepentingan pribadi..instansi..para menteri dan Ibu Pertiwi

 Namun

Bila tak dimanfaatkan kau hanyalah jadi hiasan

Kau direkayasa untuk kepentingan semata

Kau jadi bahan seteru untuk maksud-maksud tertentu

Banyak diucap di pertemuan tapi tidak dikerjakan.

Semoga tidak terjadi di masa depan

 

(Penulis tidak mencari data/survei untuk tulisan ini, hanya sesuai dengan ingatan hasil perjalanan sebagai petugas KB. Maaf kalau ada kesalahan.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top